Page 57 - OASE03

KEGIATAN

Strategi Kebijakan Kesehatan Kerja :
1) Kemitraan dan pemberdayaan kesehatan pada kelompok
pekerja berbasis masyarakat pekerja
2) Penguatan sistem informasi kesehatan kerja
3) Advokasi dan sosialisasi kesehatan kerja
4) Penguatan layanan kesehatan bagi pekerja
5) Penguatan kebijakan dan manajemen kesehatan kerja
Beliau menyimpulkan bahwa :
- Pekerja informal merupakan aset pembangunan bangsa
yang harus diperhatikan kesehatannya
- Penerapan protokol kesehatan perlu dilaksanakan oleh
individu dan kelompok masyarakat pekerja informal

- Pos UKK melakukan pelayanan promotif dan
preventif untuk meningkatkan kesehatan pekerja
informal, termasuk menerapkan upaya pencegahan
dan pengendalian COVID-19 untuk mendukung
keberlangsungan usaha sektor informal pada masa
pandemi
- Ini bukan tugas yang mudah karena membutuhkan
budaya dengan semangat NKRI maka semua akan
teratasi. Semangat NKRI yang dilaksanakan dengan niat
kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dimana : baik, kerja keras, kerja cerdas, rasional dan ikhlas untuk
Indonesia
1) Bagi PNS paling sedikit 20 JPL/Tahun
2) Bagi PPPK memiliki alokasi 24 JPL/Tahun Selanjutnya Panel II Sesi I disampaikan oleh drg. Rahimayanti,
Secara ringkas beliau menyampaikan bahwa tuntutan cara MPHM dengan materi : Monitoring dan Evaluasi Pos UKK di
kerja ASN pasca COVID-19 adalah 1) Birokrasi lebih efisien; Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pembentukan Pos
2) ASN hrus menguasai literasi digital; 3) mindset harus gesit; UKK di wilayah kerja masing – masing puskesmas meliputi
4) sangat responsif pada pelayanan publik dan 5) bekerja pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
terintegrasi. sederhana. Peran Dinas Kesehatan Kab. Banjar yaitu :
Materi III disampaikan oleh Direktur Kesehatan Kerja, drg. 1) Sosialisasi kesehatan kerja dan Pos UKK terhadap
Kartini Rustandi, M.Kes dengan judul paparan : Kebijakan pengelola kesehatan kerja
Kesehatan Kerja dalam Mendukung Keberlangsungan Pekerja 2) Mendorong puskesmas untuk memberdayakan
Informal pada Situasi Pandemi. Arah Kebijakan Kesehatan masyarakat pekerja usaha sektor informal melalui
Kerja meliputi : pembentukan Pos UKK
3) Melakukan pembinaan Pos UKK bersama puskesmas
1) Membangun masyarakat yang sehat, bugar, produktif
dengan menitikberatkan upaya promotif dan preventif 4) Supervisi/pembinaan dan monitoring kepada puskesmas
2) Memperluas kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dan Pos UKK
3) Penyelenggaraan program kesehatan kerja secara 5) Melakukan koordinasi dengan lintas program di Dinas
bertahap, terpadu dan berkesinambungan Kesehatan
4) Pengembangan program kesehatan kerja melibatkan 6) Melaksanakan pencatatan dan pelaporan
lintas program/lintas sektor, dunia usaha, swasta Pembiayaan kegiatan kesehatan kerja yaitu dari Anggaran
5) Penyelenggaraan program kesehatan kerja sesuai Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kendala dalam
standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur penyelenggaraan Pos UKK yaitu :
operasional.
OASE
Edisi 03/Januari - Juni/2020 57