Page 23 - E-Modul Ekonomi
P. 23
E. Izin Pendirian Bank
Bagi perbankan sebelum melakukan kegiatannya harus memperoleh izin dari Bank
Indonesia. Artinya jika ingin mendirikan bank atau pembukaan cabang baru maka diharuskan
untuk memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan Bank Indonesia. Bank Indonesia
mempelajari permohonan tersebut untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil
keputusan. Izin pendirian Bank Umum dan BPR biasanya diberikan sesuai dengan persyaratan
yang berlaku.
Untuk memperoleh izin usaha bank, persyaratan yang wajib dipenuhi menurut Undang-
undang nomor 10 tahun 1998 sekurang-kurangnya adalah:
1. Susunan Organisasi dan Kepengurusan,
2. Permodalan, Kepemilikan,
3. Keahlian di bidang perbankan,
4. Kelayakan rencana kerja;
Semua persyaratan dan tata cara perizinan bank di atas ditetapkan oleh Bank Indonesia.
F. Bentuk Hukum Bank
Ada beberapa bentuk hukum bank yang dapat dipilih jika ingin mendirikan bank sesuai
dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998. Bentuk badan hukum Bank Umum dapat berupa
salah satu dari alternatif di bawah ini:
1. Perseroan Terbatas
2. Koperasi
3. Perseroan Daerah (PD)
Sedangkan bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan undang-undang
nomor 7 tahun 1992 dapat berupa: Perusahaan Daerah (PD); Koperasi dan Perseroan Terbatas
(PT). Atau bentuk lainnya yang ditetapkan pemerintah semua persyaratan dan tata cara
perizinan bank di atas ditetapkan oleh Bank Indonesia
18

