Page 15 - SEMESTER II 2022
P. 15
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELASIIA BAUBAU LAKIP SEMESTER II
TAHUN 2022
BAB II
PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA
Sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Kementerian Hukum dan HAM RI telah
menyusun Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran visi dan misi
Kementerian Hukum dan HAM RI yang berisi tujuan, sasaran dan kebijakan, program,
kegiatan Kementerian Hukum dan HAM RI untuk periode lima tahun dan menyusun
Rencana Kinerja Tahunan untuk periode satu tahun.
2.1 PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024
Perencanaan Strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari
pembuatan perencanaan dan kebijakan, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-
banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha
melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik.
Disusunnya perencanaan strategis sebagai acuan dalam pengelolaan sumber
daya. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber
daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi
dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.
Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat
agar sasaran tersebut dapat tercapai.Strategi Kementerian Hukum dan HAM RI
mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.
Dalam Perencanaan Strategis yang meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan
program kerja. Perencanaan Strategis yang terdiri atas berbagai komponen tersebut
telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2020
tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024.
Rencana Strategis yang meliputi berbagai komponen tersebut dapat diuraikan
sebagai berikut:
8
