Page 2 - SEMESTER II 2022
P. 2

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELASIIA BAUBAU             LAKIP SEMESTER II
                                                                                            TAHUN 2022



                                                         KATA PENGANTAR


                                         Alhamdulillah,  puji  dan  syukur  kehadirat  Allah  Subhanahu  Wa
                                   Ta’ala,  dalam  rangka  mewujudkan  pemerintahan  yang  profesional,

                                   akuntabel,    sinergi,   transparan   dan   inovatif   sebagai   wujud
                                   pertanggungjawaban  dalam  mencapai  visi  dan  misi,  serta  tujuan  dan

                                   sasaran  dalam  rangka  pelaksanaan  good  governance,  Lembaga
               Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Baubau  telah  dapat  merumuskan  dan  menyusun  Laporan

               Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022.

                     Tahun 2022 adalah tahun kedua pelaksanaan rencana strategis Kementerian Hukum

               dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  tahun  2020  -  2024.  Sudah  merupakan
               kewajiban  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Baubau  mendukung  dan  melaksanakan
               program-program unit eselon I melalui rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM RI

               tahun 2020 – 2024. Melalui rencana strategis dimaksud, Lembaga Pemasyarakatan Kelas
               IIA  Baubau  terus  berupaya  meningkatkan  kualitas  kinerja  dan  pelayanan  terhadap

               masyarakat khususnya dibidang hukum dan HAM.


                     Sesuai  dinamika  perkembangan  yang  terjadi,  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi
               Pemerintah  ini  disusun  berdasarkan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  baru
               yaitu  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2014  tentang  Sistem

               Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
               Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  53  Tahun  2014  tentang
               Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja

               Instansi  Pemerintah,  dimana  peraturan  tersebut  telah  menggantikan  peraturan  yang  lama
               yaitu  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1999  tentang  Akuntabilitas
               kinerja  instansi  Pemerintah  dan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan

               Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2010  tentang  Pedoman
               Penyusunan  Penetapan  Kinerja  dan  Pelaporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah

               dimana kedua peraturan yang lama tersebut dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

                     Laporan  Kinerja  ini  merupakan  deskripsi  atas  hasil  kinerja  dari  seluruh  kebijakan,

               program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah
               ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan.


                     Kepada  semua  pihak  yang  telah  memberikan  dukungan  dan  kontribusi  dalam
               penyelesaian  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Tahun  2022,  kami


                                                                ii
   1   2   3   4   5   6   7