Page 53 - ilovepdf_merged (11)

warga negara (menurut Pasal 26 UUD 1945) adalah
bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan
sebagai warga negara dengan undang-undang.
Selain itu, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1958 dinyatakan bahwa warga
negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang
menjadi warga negara Republik Indonesia

berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau
peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus
1945. Jadi, atas dasar kewarganegaraan,
warganegara yang memiliki tanggung jawab dan
hubungan timbal balik dengan negaranya. Setiap
negara memiliki kebebasan dan kewenangan untuk
menentukan dasar kewarganegaraan seseorang.
Dalam konteks Indonesia, hak warga negara
terhadap negaranya diatur oleh UUD 1945 dan
berbagai peraturan lainnya, yang merupakan
turunan dari hak-hak umum yang diuraikan dalam
UUD 1945. Hak dijamin dalam Konstitusi, kata-kata
lengkapnya terkandung dalam Pasal 28 reformasi
konstitusi kedua. Pasal ini mencakup hak-hak dasar
yang melekat pada setiap individu, seperti hak
kebebasan beragama atau berkeyakinan sesuai
dengan keyakinannya, kebebasan berserikat dan
berkumpul (Pasal 28E) dan hak asasi manusia
lainnya yang terkandung dalam pasal ini.
Contoh kewajiban yang melekat pada setiap
warga negara, pada gilirannya, antara lain kewajiban
membayar pajak sebagai kontrak utama antara

negara dan warga negara, membela tanah air (Pasal
27E), membela pertahanan dan keamanan negara
(Pasal 29E), dan lainnya untuk menghormati hak
dan kepatuhan terhadap batasan-batasan yang
tercantum dalam Peraturan (Pasal 28E) dan
berbagai kewajiban hukum lainnya. Dasar pemikiran
penetapan hak dan kewajiban warga negara adalah
keterlibatan warga negara, baik secara langsung
maupun melalui perwakilan, dalam setiap
perumusan hak dan kewajiban tersebut, sehingga
warga menyadari dan menganggap hak dan

46