Page 70 - ilovepdf_merged (11)

2. UUD RIS ( 27 Desember 1949—17 Agustus 1950 )
Dalam UUD ini mengatakan bahwa negara Indonesia dalah
negara yang berbentuk serikat dengan menerapkan
sisstem pemerintahannya yang menganut parlementer.
3. UUDS 1950 ( 17 Agustus 1950—5 Juli 1959 )
Dalam UUD ini mengatakan bahwa negara Indonesia harus
berbentuk kesatuan dimana sistem pemerintahannya yang
menganut bentuk republik yaitu memegang kekuasaan
untuk menjalankan kedaulatan warganya adalah presiden
dengan dibantu DPR
4. UUD 1945 ( 5 Juli 1959 – Tahun 1966 )
Dalam UUD ini adanya hal – hal yang tidak diinginkan
terjadi yaitu Presiden memberhentikan wakil rakyat
(DPR) karena DPR tidak bersedia merancang RAPBN yang
dikemukakan oleh Presiden.
5. UUD 1945 Tahun 1966-21 Mei 1998.
Dalam UUD ini disebut juga dengan masa orde baru.
Namun pada penerapannya, banyak terjadi penyimpangan
yaitu salah satunya KKN ( Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme)
6. Periode 21 Mei 1998-19 Oktober 1999.
Dalam periode ini disebut juda dengan masa peralihan dari
Soeharto ke BJ Habibie. Dalam hal ini, adanya pemilu
dengan berlandaskan LUBERJURDIL ( Langsung, Umum,
Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil).
7. Periode UUD 1945 Amandemen-sekarang.
Dalam periode ini adanya tuntutan mengikuti
perkembangan zaman sehingga UUD 1945 harus diadakan
perubahan yang sesuai dengan zaman reformasi. Terjadi
beerapa kali perubahan pada UUD 1945 antara lain :
- Amandemen Pertama yang dilaksanakan pada sidang
umum MPR tanggal 19 Oktober 1999 dengan merubah
9 pasal.
- Amandemen Kedua yang dilaksanakan pada sidang
umum MPR tanggal 18 Agustus 2000 dengan merubah
25 pasal.
- Amandemen Ketiga yang dilaksanakan pada sidang
umum MPR tanggal 10 November 2001 dengan
merubah 23 pasal.
- Amandemen Keempat yang dilaksanakan pada sidang
umum MPR tanggal 10 Agustus 2002 dengan merubah
13 pasal,3pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan
tambahan.

EVALUASI

63