Page 93 - 908 - PROBIS KEPESERTAAN
P. 93

Pekerja Migran Indonesia


                1.  Dasar Hukum
                    Beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan Kepesertaan PMI, yaitu:
                      a.  UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
                      b.  UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
                      c.  UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
                      d.  Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia;
                      e.  Peraturan  Direksi  BPJS  Ketenagakerjaan  Nomor:  22/PERDIR.02/072022  tentang  Pedoman
                         Kepesertaan; dan
                      f.  Surat Deputi Kepesertaan Korporasi dan Institusi Nomor: B/6719/102023 perihal Perubahan
                         Kanal  Pendaftaran  Kepesertaan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  dan  Undangan  Sosialisasi
                         terkait Proses Bisnis Pendaftaran.

                2.  Definisi PMI
                    Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat
                    sebagai  pencari  kerja  yang  akan  bekerja  di  luar  negeri  dan  terdaftar  di  instansi  pemerintah
                    kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

                    Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah
                    melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
                    (UU Nomor 18 Tahun 2017)

                3.  Kepesertaan PMI
                    Jenis Kepesertaan
                    Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri atas:
                      a.  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  atau  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  ditempatkan  oleh
                         Pelaksana Penempatan; dan
                      b.  Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.
                    (UU Nomor 18 Tahun 2017)

                    Jenis Program Kepesertaan
                      a.  CPMI atau PMI wajib mengikuti program JKK dan JKM.
                      b.  CPMI atau PMI dapat mengikuti program JHT yang dilakukan bersamaan atau setelah program
                         JKK dan JKM.
                     (Perdir Nomor 22/PERDIR.02/072022)
                      c.  Program JKK, JKM dan JHT diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
                     (UU Nomor 18 Tahun 2017)

                4.  Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan PMI
                    Pendaftaran CPMI dan PMI sebagai Peserta dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
                      a.  Pendaftaran CPMI atau PMI oleh Pelaksana Penempatan di dalam negeri;
                      b.  Pendaftaran PMI oleh Pelaksana Penempatan di luar negeri; atau
                      c.  Pendaftaran dilakukan oleh PMI perseorangan di dalam negeri atau di luar negeri.
                    (Perdir Nomor 22/PERDIR.02/072022)

                    Mekanisme Pendaftaran





                                         908    |  Proses Bisnis Kepesertaan                           93
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98