Page 10 - UTS - KAMELIA NUR AGUSTIN- BAHAN AJAR DIGITAL PERPAJAKAN

BERDASARKAN a. Pajak Subjektif

SIFAT Pajak subjektif adalah jenis pajak yang ditentukan berdasarkan situasi
atau kondisi finansial dari individu yang menjadi wajib pajak. Pajak ini
bersifat personal, sehingga jumlah yang harus dibayarkan bisa
berbeda-beda tergantung pada kemampuan finansial masing-masing
individu. Di Indonesia, hampir setiap penduduk memiliki kewajiban
untuk membayar pajak jenis ini, termasuk juga warga negara asing
yang memiliki keterkaitan ekonomi dengan Indonesia. Contoh dari
pajak subjektif meliputi Pajak Penghasilan dan Pajak Kekayaan.

b. Pajak Objektif
Pajak subjektif adalah jenis pajak yang hanya mempertimbangkan
kondisi objek yang dikenai pajak tanpa memperhatikan situasi atau
kondisi dari wajib pajaknya. Pajak subjektif tidak mengacu pada
karakteristik individu yang membayar pajak. Golongan yang terkena
pajak subjektif termasuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang
memiliki atau menggunakan barang-barang yang dikenai pajak,
seperti barang mewah, serta WNI yang mentransfer kekayaannya
dari Indonesia ke luar negeri. Contoh-contoh pajak subjektif meliputi
Pajak Impor, Bea Masuk, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea
Materai, Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pertambahan Nilai.

BERDASARKAN a. Pajak Negara
INSTANSI Pajak negara atau pajak pusat adalah jenis pajak yang dikumpulkan
oleh pemerintah pusat. Instansi-instansi seperti Direktorat Jenderal
PEMUNGUT Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan Kantor Inspeksi Pajak
berada di bawah Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas
pengelolaan pajak negara. Contoh-contoh pajak pusat termasuk
Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas
Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan, Pajak Migas, Bea Materai, Bea Masuk, dan Bea
Cukai.

b. Pajak Daerah
Pajak daerah atau sering disebut juga pajak lokal adalah jenis pajak
yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah. Pajak ini hanya berlaku
bagi penduduk di wilayah tertentu dan penagihannya dilakukan oleh
Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II. Beberapa contoh pajak
daerah meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel dan
Restoran, Pajak Hiburan dan Tontonan, Pajak Radio dan Reklame,
Pajak Penerangan Jalan, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

06