Page 24 - UTS - KAMELIA NUR AGUSTIN- BAHAN AJAR DIGITAL PERPAJAKAN
P. 24
Sistem Perpajakn di
Indonesia
Alur Perpajakan di Indonesia
Alur perpajakan di Indonesia dimulai dari pendaftaran wajib pajak,
kemudian penghitungan pajak, pelaporan pajak, pembayaran pajak, dan
pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam rangka
meningkatkan pelayanan dan kepatuhan wajib pajak, DJP terus melakukan
reformasi administrasi perpajakan dengan mengedepankan prinsip Good
Governance.
Pentingnya Memahami Dasar Hukum Pajak
Hukum pajak merupakan landasan utama dalam sistem perpajakan di
Indonesia. Hukum pajak terbagi menjadi dua jenis, yaitu:
1. Hukum Pajak Materiil
Hukum pajak materiil memuat norma-norma yang menjelaskan tentang
objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, dan segala sesuatu tentang timbul dan
hapusnya utang pajak. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008 tentang PPh, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
PBB.
2. Hukum Pajak Formal
Hukum pajak formal memuat tata cara untuk melaksanakan hukum pajak
materiil. Hal ini meliputi hak dan kewajiban wajib pajak, hak dan kewajiban
fiskus, dan tata cara penetapan pajak. Contohnya adalah Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(KUP).
Memahami dasar hukum pajak sangat penting bagi wajib pajak untuk
mengetahui hak dan kewajibannya dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya.
20
