Page 8 - monitoring Isu 14-20 februari 2022

Isu
Isu
Isu
#2
#2
Kemenaker: Dana JHT #2
di BPJS Ketenagakerjaan Dijamin
Pemerintah dan Diaudit

Identifikasi Isu

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran
Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) maka manfaat JHT baru bisa dicairkan
secara penuh apabila peserta BPJS Ketenagakerjaan berusia 56 tahun.
Adanya peraturan ini tentunya banyak mengundang kecaman dari
berbagai pihak, seperti dari ASPEK Indonesia yang mendesak pemerintah
untuk membatalkan Permenaker 2/2022, dan kembali pada Permenaker
19/2015.
ASPEK Indonesia menduga dipaksakannya Permenaker2/2022 yang
membuat manfaat JHT baru dapat dicairkan ketika pekerja memasuki usia
pensiun 56 tahun karena BPJS Ketenagakerjaan tidak profesional dalam
mengelola dana nasabahnya. Menurutnya ada kemungkinan BPJS
Ketenagakerjaan tidak memiliki dana yang cukup dari pengembangan
dana peserta. Hal itu menyebabkannya berpotensi gagal bayar terhadap
hak-hak pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Menanggapi hal tsb, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
memastikan dana kelolaan dari para peserta BPJS Ketenagakerjaan akan
tetap aman. Hal itu karena dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan selalu
diaudit dan pemerintah menjadi penjaminnya. Hal itu diungkapkan Dirjen
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-
Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri, yang sekaligus menjawab
kekhawatiran masyarakat terkait dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang tak
bisa dicairkan sebelum pekerja berusia 56 tahun.