Page 11 - Monitoring Isu nasional periode7-13 februari 2022

Isu 2

Pupuk Subsidi Langka,
Masalah Tata Kelola?

Identifikasi Isu

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian
Pertanian (Kementan) Ali Jamil memastikan pemerintah bakal tetap
menahan ketetapan harga eceran tertinggi atau HET pupuk subsidi,
kendati harga bahan baku dan penolong masih mengalami gejolak.
Kendati demikian, Jamil menyebut, Kementan hanya dapat
mengalokasikan pupuk subsidi sebesar 9,11 juta ton, karena
keterbatasan alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) 2022 yang sebesar Rp25,27 triliun. Pihak Kementerian Pertanian
juga mengaku terus melakukan pemutakhiran data.
Namun demikian, Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono dan Ketua
Komisi IV DPR RI Sudin menduga munculnya kelangkaan pupuk subsidi di
tingkat petani lantaran tata niaga pupuk yang memang sudah
bermasalah sejak awal, terutama soal data. Pendistribusian pupuk
menjadi tidak efektif, tidak tepat sasaran, dan harga pupuk kemudian
dikendalikan oleh mekanisme pasar, bahkan beredar pupuk palsu.
Diperlukan pengawasan lintas sektoral untuk menindaklanjuti
permasalahan ini.
Pupuk subsidi tak hanya menjadi tanggung jawab Kementan saja. Ada
Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang juga berperan penting dalam hal pengadaan dan distribusi
pupuk subsidi. Pupuk Indonesia terus berupaya agar program ini
semakin tepat sasaran dengan meningkatkan manajemen distribusi
melalui digitalisasi.
Senada dengan dugaan tersebut, Guru Besar Fakultas Pertanian dan
Direktur Inovasi, Korporasi Akademi dan Usaha Universitas Padjajaran
Tualar Simarmata mengatakan ada dua hal pemicu kelangkaan pupuk
bersubsidi saat ini yaitu faktor rendahnya anggaran pupuk subsidi dari
pemerintah dibandingkan dengan kebutuhan yang diusulkan petani
serta masih maraknya mafia pupuk.

9 *) Kronologis Isu lengkap di bagian lampiran.