Page 249 - SOP-uinsa
P. 249

Standar Operasional Prosedur      UIN Sunan Ampel Surabaya



                                                           KEMENTERIAN AGAMA
                                         UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
                                                           (UINSA) SURABAYA

                                                         Jl. A. Yani 117 Surabaya

                                                      STANDART OPERATING PROCEDURE
                                                                    (S O P)
                                                  REKRUTMEN DOSEN DAN PEGAWAI

                                          Tanggal          Tanggal         Tanggal          Disahkan
                      No Dokumen         Pembuatan          Revisi      Implementasi          Oleh
                         UINSA-
                      QA/PM/…/…          01/03/2009      01/03/2015       01/05/2015        LPM UINSA



                      1.  TUJUAN
                      Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan tata cara kegiatan perekrutan
                      Dosen/Pegawai UIN Sunan Ampel Surabaya.

                      2.  RUANG LINGKUP

                          Prosedur ini menjelaskan cara-cara :
                          2.9  Perencanaan Perekrutan Dosen/Pegawai UIN Sunan Ampel Surabaya
                          2.10 Persyaratan menjadi Dosen/Pegawai UIN Sunan Ampel Suarabaya
                          2.11 Proses Perekrutan Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya
                          2.12 Proses Penempatan Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya
                          2.13 Pihak-pihak yang terkait dalam proses perekrutan dosen UIN Sunan Ampel
                               Surabaya

                      3.  REFERENSI
                         3.1.  Persyaratan SMM ISO 9001 : 2000.
                         3.2 . Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Nomor 8
                                 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
                         3.3   Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, Cetakan ke tujuh,  H. Nainggolan, 1984
                         3.4   Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat
                         3.5     Peraturan Pemerintah RI No. 26  Tahun 2001 tentang Perubahan  atas
                         Peraturan 3.6.  Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS

                      4.  DEFINISI

                          4.1.  Pegawai Negeri Sipil adalah setiap  warga negara yang  telah memenuhi
                               syarat  yang telah ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan
                               diserah tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya
                               dengan digaji berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
                          4. 8 Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas,
                              tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam
                              rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
                          4. 9 Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas,
                              tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam




                                                           - 240 -
   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254