Page 150 - ORTAKER UINSA
P. 150

- 150 -



                                     (4)  Seksi  Penerangan  Agama  Islam  dan  Sistem  Informasi

                                          sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  277  huruf  d

                                          bertugas  melakukan  penyiapan  bahan  kebijakan
                                          teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di

                                          bidang kepenyuluhan, dakwah, hari besar Islam, bina

                                          lembaga tilawah dan musabaqah Al-Quran, kemitraan
                                          umat  dan  seni  budaya  keagamaan  Islam,  serta

                                          pengelolaan  data  dan  sistem  informasi  bimbingan

                                          masyarakat Islam.
                                     (5)  Seksi  Pemberdayaan  Zakat  dan  Wakaf  sebagaimana

                                          dimaksud  dalam  Pasal  277  huruf  e  bertugas

                                          melakukan        penyiapan      bahan      kebijakan      teknis,
                                          pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang

                                          bina  lembaga,  edukasi,  pemantauan,  dan  evaluasi

                                          lembaga pengelola zakat dan harta benda wakaf.


                                                              Pasal 279

                                     Bidang     Bimbingan       Masyarakat       Hindu      sebagaimana
                                     dimaksud dalam Pasal 258 huruf f bertugas melaksanakan

                                     penyusunan  bahan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,
                                     pelayanan,  bimbingan  teknis,  pembinaan,  pengelolaan

                                     sistem     informasi,     dan    penyusunan        rencana,      serta

                                     pelaporan  di  bidang  masyarakat  Hindu  berdasarkan
                                     kebijakan  teknis  yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Kantor

                                     Wilayah Kementerian Agama provinsi.


                                                            Pasal 280

                                     Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
                                     Pasal    279,     Bidang      Bimbingan       Masyarakat       Hindu

                                     menyelenggarakan fungsi:

                                     a.   penyiapan  bahan  penyusunan  dan  pelaksanaan
                                          kebijakan teknis serta perencanaan di bidang urusan

                                          agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan

                                          Hindu;
                                     b.   pelayanan dan pemenuhan standar pelayanan urusan

                                          agama Hindu dan standar nasional pendidikan Hindu;
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155