Page 272 - ORTAKER UINSA
P. 272

- 272 -



                                     g.   pengelolaan  data,  pengembangan  sistem  informasi,

                                          hubungan masyarakat, dan publikasi; dan

                                     h.   pelaksanaan                urusan              ketatausahaan,
                                          kerumahtanggaan,  perlengkapan,  pengadaan,  dan

                                          pemeliharaan  barang  milik  negara,  serta  fasilitasi

                                          pelayanan  terpadu  pada  kantor  wilayah  Kementerian
                                          Agama provinsi.



                                                                Pasal 522
                                     Susunan organisasi Bagian Tata Usaha, terdiri atas:

                                     a.   Subbagian  Perencanaan,  Organisasi,  dan  Kerukunan

                                          Umat Beragama;
                                     b.   Subbagian        Hukum,       Kepegawaian,        dan     Sistem

                                          Informasi;

                                     c.   Subbagian       Keuangan,        Umum,       dan     Hubungan
                                          Masyarakat; dan

                                     d.   Kelompok Jabatan Fungsional.


                                                                Pasal 523

                                     (1)  Subbagian  Perencanaan,  Organisasi,  dan  Kerukunan
                                          Umat  Beragama  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal

                                          522  huruf  a  bertugas  melakukan  penyiapan  bahan

                                          koordinasi penyusunan rencana program kegiatan dan
                                          anggaran,  rencana  strategis  dan  perjanjian  kinerja,

                                          evaluasi  dan  pelaporan,  penyusunan  organisasi  dan

                                          tata laksana, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi
                                          dan  pembangunan  zona  integritas,  pelaksanaan

                                          kerukunan umat beragama.
                                     (2)  Subbagian        Hukum,       Kepegawaian,        dan     Sistem

                                          Informasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  522

                                          huruf  b  bertugas  melakukan  penyiapan  bahan
                                          penyusunan  keputusan  dan  instrumen  hukum

                                          lainnya, advokasi dan penyuluhan hukum, kerja sama

                                          dan  koordinasi  pengawasan  orang  asing,  serta
                                          pengelolaan  data  dan  administrasi  kepegawaian,

                                          fasilitasi  asesmen,  dan  pengembangan  pegawai,  serta

                                          pengelolaan data dan sistem informasi.
   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277