Page 300 - ORTAKER UINSA
P. 300

- 300 -



                                          urusan  agama  Buddha,  pendidikan  agama,  dan

                                          pendidikan keagamaan Buddha.


                                                                Pasal 565

                                     Susunan  organisasi  Kantor  Kementerian  Agama  Kota

                                     Pontianak, terdiri atas:
                                     a.   Subbagian Tata Usaha;

                                     b.   Seksi Pendidikan Madrasah;

                                     c.   Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
                                     d.   Seksi Pendidikan Agama Islam;

                                     e.   Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;

                                     f.   Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;
                                     g.   Penyelenggara Zakat dan Wakaf;

                                     h.   Penyelenggara Kristen;

                                     i.   Penyelenggara Katolik;
                                     j.   Penyelenggara Buddha;

                                     k.   Penyelenggara Khonghucu; dan

                                     l.   Kelompok Jabatan Fungsional.


                                                                Pasal 566
                                     (1)  Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam

                                          Pasal  565  huruf  a  bertugas  melakukan  penyiapan

                                          bahan  koordinasi  penjabaran  kebijakan  teknis  dan
                                          kegiatan,  pelayanan  urusan  persuratan,  administrasi

                                          perencanaan,  kepegawaian,  keuangan  dan  barang

                                          milik  negara,  keorganisasian  dan  ketatalaksanaan,
                                          penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan,

                                          hubungan  masyarakat,  serta  publikasi,  data  dan
                                          informasi.

                                     (2)  Seksi  Pendidikan  Madrasah  sebagaimana  dimaksud

                                          dalam  Pasal  565  huruf  b  bertugas  melakukan
                                          pelayanan,  bimbingan  teknis,  pengelolaan  data  dan

                                          informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di

                                          bidang      pendidikan      raudlatul      athfal,    madrasah
                                          ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah.

                                     (3)  Seksi  Pendidikan  Diniyah  dan  Pondok  Pesantren

                                          sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  565  huruf  c
   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305