Page 309 - ORTAKER UINSA
P. 309

- 309 -



                                     (2)  Penyelenggara  Buddha  sebagaimana  dimaksud  dalam

                                          Pasal  Pasal  574  huruf  h  bertugas  melakukan

                                          pelayanan,  bimbingan  teknis,  pengelolaan  data  dan
                                          informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di

                                          bidang urusan agama Buddha, pendidikan agama, dan

                                          pendidikan keagamaan Buddha.
                                     (3)  Penyelenggara  Khonghucu  sebagaimana  dimaksud

                                          dalam  Pasal  Pasal  574  huruf  i  bertugas  melakukan

                                          pelayanan,  bimbingan  teknis,  pengelolaan  data  dan
                                          informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di

                                          bidang urusan agama Khonghucu, pendidikan agama,

                                          dan keagamaan Khonghucu.


                                                                Pasal 577

                                     Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten
                                     Labuhan Batu, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing

                                     Natal,  Kabupaten  Kampar,  Kota  Pekanbaru,  Kabupaten

                                     Rejang  Lebong,  Kabupaten  Lampung  Utara,    Kota
                                     Tangerang,  Kota  Jakarta  Pusat,  Kota  Bogor,  Kabupaten

                                     Jepara, Kabupaten Semarang,  Kota Surabaya, Kabupaten
                                     Tabalong, Kota Palangka Raya, Kabupaten Bulungan, Kota

                                     Balikpapan,  Kota  Makassar,  dan  Kabupaten  Polewali

                                     Mandar, terdiri atas:
                                     a.   Subbagian Tata Usaha;

                                     b.   Seksi Pendidikan Madrasah;

                                     c.   Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
                                     d.   Seksi Pendidikan Agama Islam;

                                     e.   Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
                                     f.   Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;

                                     g.   Penyelenggara Zakat dan Wakaf;

                                     h.   Penyelenggara Kristen; dan
                                     i.   Kelompok Jabatan Fungsional.



                                                                Pasal 578
                                     (1)  Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam

                                          Pasal  577  huruf  a  bertugas  melakukan  penyiapan

                                          bahan  koordinasi  penjabaran  kebijakan  teknis  dan
   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314