Page 381 - ORTAKER UINSA
P. 381

- 381 -



                                          data  dan  informasi,  serta  penyusunan  rencana  dan

                                          pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf.

                                     (2)  Penyelenggara  Katolik  sebagaimana  dimaksud  dalam
                                          Pasal  681  huruf  g  bertugas  melakukan  pelayanan,

                                          bimbingan  teknis,  pengelolaan  data  dan  informasi,

                                          serta  penyusunan  rencana  dan  pelaporan  di  bidang
                                          urusan  agama  Katolik,  pendidikan  agama,  dan

                                          pendidikan keagamaan Katolik.

                                     (3)  Penyelenggara  Hindu  dan  Buddha  sebagaimana
                                          dimaksud  dalam  Pasal  681  huruf  h  bertugas

                                          melakukan  pelayanan,  bimbingan  teknis,  pengelolaan

                                          data  dan  informasi,  serta  penyusunan  rencana  dan
                                          pelaporan  di  bidang  urusan  agama  Hindu  dan

                                          Buddha,       pendidikan        agama,      dan     pendidikan

                                          keagamaan Hindu dan Buddha.


                                                                Pasal 684

                                     Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten
                                     Konawe Selatan, terdiri atas:

                                     a.   Subbagian Tata Usaha;
                                     b.   Seksi Pendidikan Islam;

                                     c.   Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;

                                     d.   Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;
                                     e.   Seksi Bimbingan Masyarakat Hindu;

                                     f.   Penyelenggara Zakat dan Wakaf; dan

                                     g.   Kelompok Jabatan Fungsional.


                                                                Pasal 685
                                     (1)  Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam

                                          Pasal  684  huruf  a  bertugas  melakukan  penyiapan

                                          bahan  koordinasi  penjabaran  kebijakan  teknis  dan
                                          kegiatan,  pelayanan  urusan  persuratan,  administrasi

                                          perencanaan,  kepegawaian,  keuangan  dan  barang

                                          milik  negara,  keorganisasian  dan  ketatalaksanaan,
                                          penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan,

                                          hubungan  masyarakat,  serta  publikasi,  data  dan

                                          informasi.
   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386