Page 426 - ORTAKER UINSA
P. 426

- 426 -



                                          data  dan  informasi,  serta  penyusunan  rencana  dan

                                          pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf.

                                     (2)  Penyelenggara  Kristen  sebagaimana  dimaksud  dalam
                                          Pasal  759  huruf  f  bertugas  melakukan  pelayanan,

                                          bimbingan  teknis,  pengelolaan  data  dan  informasi,

                                          serta  penyusunan  rencana  dan  pelaporan  di  bidang
                                          urusan  agama  Kristen,  pendidikan  agama,  dan

                                          pendidikan keagamaan Kristen.

                                     (3)  Penyelenggara  Hindu  sebagaimana  dimaksud  dalam
                                          Pasal  759  huruf  g  bertugas  melakukan  pelayanan,

                                          bimbingan  teknis,  pengelolaan  data  dan  informasi,

                                          serta  penyusunan  rencana  dan  pelaporan  di  bidang
                                          urusan  agama  Hindu,  pendidikan  agama,  dan

                                          pendidikan keagamaan Hindu.


                                                                Pasal 762

                                     Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten

                                     Raja Ampat, terdiri atas:
                                     a.   Subbagian Tata Usaha;

                                     b.   Seksi Pendidikan Islam;
                                     c.   Seksi Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam;

                                     d.   Seksi Urusan Agama Kristen;

                                     e.   Penyelenggara Pendidikan Kristen;
                                     f.   Penyelenggara Katolik; dan

                                     g.   Kelompok Jabatan Fungsional.


                                                                Pasal 763

                                     (1)  Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
                                          Pasal  762  huruf  a  bertugas  melakukan  penyiapan

                                          bahan  koordinasi  penjabaran  kebijakan  teknis  dan

                                          kegiatan,  pelayanan  urusan  persuratan,  administrasi
                                          perencanaan,  kepegawaian,  keuangan  dan  barang

                                          milik  negara,  keorganisasian  dan  ketatalaksanaan,

                                          penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan,
                                          hubungan  masyarakat,  serta  publikasi,  data  dan

                                          informasi.
   421   422   423   424   425   426   427   428   429   430   431