Page 476 - ORTAKER UINSA
P. 476

- 476 -



                                          budaya       keagamaan,        pendidikan        agama,      dan

                                          pendidikan keagamaan Kristen.


                                                                Pasal 855

                                     (1)  Penyelenggara  Katolik  sebagaimana  dimaksud  dalam

                                          Pasal  853  huruf  e  bertugas  melakukan  pelayanan,
                                          bimbingan  teknis,  pengelolaan  data  dan  informasi,

                                          serta  penyusunan  rencana  dan  pelaporan  di  bidang

                                          urusan  agama  Katolik,  pendidikan  agama,  dan
                                          pendidikan keagamaan Katolik.

                                     (2)  Penyelenggara  Hindu  sebagaimana  dimaksud  dalam

                                          Pasal  853  huruf  f  bertugas  melakukan  pelayanan,
                                          bimbingan  teknis,  pengelolaan  data  dan  informasi,

                                          serta  penyusunan  rencana  dan  pelaporan  di  bidang

                                          urusan  agama  Hindu,  pendidikan  agama,  dan
                                          pendidikan keagamaan Hindu.



                                                                Pasal 856
                                     Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten

                                     Lanny Jaya, terdiri atas:
                                     a.   Subbagian Tata Usaha;

                                     b.   Seksi Urusan Agama Kristen;

                                     c.   Seksi Pendidikan Kristen;
                                     d.   Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik; dan

                                     e.   Kelompok Jabatan Fungsional.


                                                                Pasal 857

                                     (1)  Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
                                          Pasal  856  huruf  a  bertugas  melakukan  penyiapan

                                          bahan  koordinasi  penjabaran  kebijakan  teknis  dan

                                          kegiatan,  pelayanan  urusan  persuratan,  administrasi
                                          perencanaan,  kepegawaian,  keuangan  dan  barang

                                          milik  negara,  keorganisasian  dan  ketatalaksanaan,

                                          penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan,
                                          hubungan  masyarakat,  serta  publikasi,  data  dan

                                          informasi.
   471   472   473   474   475   476   477   478   479   480   481