Page 485 - ORTAKER UINSA
P. 485

- 485 -



                                          data  dan  informasi,  serta  penyusunan  rencana  dan

                                          pelaporan  di  bidang  urusan  agama  Islam  dan  bina

                                          syariah,  bina  kantor  urusan  agama  dan  keluarga
                                          sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan

                                          zakat dan wakaf.


                                                                Pasal 872

                                     Penyelenggara  Haji  dan  Umrah  sebagaimana  dimaksud

                                     dalam  Pasal  870  huruf  d  bertugas  melakukan  pelayanan,
                                     bimbingan  teknis,  pengelolaan  data  dan  informasi,  serta

                                     penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran

                                     dan  pembatalan  haji,  bimbingan  manasik,  bina  haji
                                     reguler,    penyelenggara        haji    khusus       dan     umrah,

                                     transportasi  dan  dokumen  haji  reguler,  serta  administrasi

                                     keuangan haji.


                                                                Pasal 873

                                     Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten
                                     Muna Barat, terdiri atas:

                                     a.   Subbagian Tata Usaha;
                                     b.   Seksi Pendidikan Islam;

                                     c.   Seksi Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam;

                                     d.   Penyelenggara Hindu; dan
                                     e.   Kelompok Jabatan Fungsional.



                                                                Pasal 874
                                     (1)  Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam

                                          Pasal  873  huruf  a  bertugas  melakukan  penyiapan
                                          bahan  koordinasi  penjabaran  kebijakan  teknis  dan

                                          kegiatan,  pelayanan  urusan  persuratan,  administrasi

                                          perencanaan,  kepegawaian,  keuangan  dan  barang
                                          milik  negara,  keorganisasian  dan  ketatalaksanaan,

                                          penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan,

                                          hubungan  masyarakat,  serta  publikasi,  data  dan
                                          informasi.

                                     (2)  Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam

                                          Pasal  873  huruf  b  bertugas  melakukan  pelayanan,
   480   481   482   483   484   485   486   487   488   489   490