Page 14 - E BOOK_M.PAJAK(OPTIMALISASI PEMBAYARAN PAJAK UNTUK MENGHEMAT PAJAK)_KEL6_AK.C 2020

Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi fiscal negatif antara

lain:
a) Biaya yang diakui lebih besar.

b) Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
c) Penghasilan yang sudah dikenakan PPh final.

9. Penerapan Tax Planning pada Usaha Mikro Kecil Menengah

Strategi Tax Planning UMKM

Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi WP badan berskala kecil yaitu UMKM

dengan pemberian fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal untuk peredaran
bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar.

Salah satu teknik yang digunakan dalam perencanaan pajak disebut spin off atau pemekaran
usaha, dengan cara menyebarkan penghasilan menjadi penghasilan dari beberapa wajib pajak,

seperti pembentukan anak-anak perusahaan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.03/2008, pemekaran usaha adalah
pemisahan satu wajib pajak badan yang modalnya terbagi atas saham, menjadi dua wajib

pajak badan atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian
harta dan kewajibannya kepada badan usaha baru tersebut tanpa melakukan likuidasi badan

usaha yang lama. Kebijakan berdasarkan peredaran bruto ini dapat menimbulkan upaya tax
avoidance yang dilakukan wajib pajak badan, khususnya UMKM untuk memperkecil omzet

demi mencapai syarat dari fasilitas yang diberikan melalui Pasal 31E yaitu jika wajib pajak

badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50 miliar mendapat fasilitas
berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat

(1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak(PhKP) dari bagian
peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar.

Dalam tabel di bawah ini, kita mengasumsikan omzet (peredaran usaha) tahun 2009 sebesar

Rp 30 miliar dengan perolehan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 3 miliar.

 Bila ditangani sendiri (PT ABC), pajak yang terutang sebesar Rp772.800.000

 Namun bila usahanya dimekarkan (spin off) menjadi tiga unit yakni PT ABC, D dan D,
untuk menyederhanakan analisis perhitungannya kita mengasumsikan bahwa total

penghasilan dan biayanya dari ketiga unit PT tersebut setelah pemekaran usaha kurang

lebih sama, maka jumlah pajak yang terutang dapat ditekan menjadi sebesar Rp 638,4

12