Page 21 - KLIPINGBPPT12092019PAGI
P. 21
Judul
[HOAKS] Surat BPPT soal Pendataan Pembangunan Ibu Kota Baru
Media
Kompas.com
Terbit
11 September 2019
Tone
Netral
Hal/link
https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/11/211500865/-hoaks- surat-bppt-soal-pendataan-pembangunan-ibu-kota-baru?page=all
PR VALUE
Rp.60,000,000
Jurnalis
Rieta
[HOAKS] Surat BPPT soal Pendataan Pembangunan Ibu Kota Baru Kompas.com - 11/09/2019, 21:15 WIB BAGIKAN: Komentar Surat palsu mengenai pendataan pembangunan ibu kota baru atasnamakan BPPT beredar di media sosial.(BPPT) Penulis Retia Kartika Dewi | Editor Inggried Dwi Wedhaswary HOAKS ATAU FAKTA? Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini LAPORKAN HOAKS CEK FAKTA LAIN HOAKS! Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar. KOMPAS.com - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dicatut dalam surat edaran terkait pendataan peminatan kepesertaan pihak swasta dalam pembangunan ibu kota baru, Rabu (11/9/2019). Surat itu, pada intinya, mengenai pendataan kepesertaan ini di pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Mengonfirmasi adanya surat yang beredar, Kepala BPPT menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat pendataan tersebut. Surat itu hoaks. Narasi yang beredar Berdasarkan penelusuran Kompas.com, surat bernomor 000266/CMOU/A104.04/08/2019 tertulis bahwa pihak BPPT seolah-olah meminta pendataan peminatan kepesertaan dari pihak swasta. Adapun pendataan itu nantinya diarahkan untuk menuliskan informasi seputar tahap, tahun, nama proyek, kompetensi, status, finansial, dan pola bayar. Berikut isi pesannya: "Seperti yang telah diumumkan oleh Presiden RI, Bapak Ir Joko Widodo bahwa Indonesia akan memindahkan ibu kota saat ini yaitu DKI Jakarta ke calon ibu kota baru di Sepaku Semoi dan Samboja di Kalimantan Timur. Nama pusat pemerintahan itu sendiri akan dinamai kemudian dan diumumkan secara terbuka. Saat ini pekerjaan infrastruktur jalan, waduk, pelabuhan telah dimulai secara paralel, berkoordinasi dengan pemprov Kaltim, semua stake holder yang ada saat ini akan dilibatkan penuh, namun demikian tidak terlepas dari peran pihak swasta yang sesuai dengan bisnis dan bidang usaha yang menjadi
