Page 22 - KLIPINGBPPT12092019PAGI

kompetisinya. Dengan mengusung pusat pemerintahan yang cerdas, berwawasan lingkungan hijau dan efisien serta modern, maka dibutuhkan teknologi yang tepat sasaran di segala bidang, baik sisi perencanaan pembangunan, pemakaian material dan yang paling menjadi konsentrasi utama yaitu penggunaan energi terbarukan dan ramah lingkungan baik dari alam maupun rekayasa. Dengan penjelasan di atas, maka dirasa perlu untuk mendatakan kepeminatan swasta dengan contoh sebagai berikut. Tahap 1 Ring 1: Istana, Gedung MPR/DPR, Gedung MK, Gedung MA, Rumah Dinas, Rumah Sakit, PLTS, Pasar Modern. Tahap 2 Ring 2: Gedung Kementerian, Mabes TNI dan Pori, Gedung Penunjang/direktorat, Rail Kereta Bandara, KPK. Tahap 3 Ring 3: Gedung Kementerian, Gedung Pertemuan, Hotel, Sekolah, Perguruan Tinggi, Pangkalan AU dan AL. Tahap 4 Ring 3: Th.2022, 2023, Gedung Lembaga, Gedung 1 Atap: RRI, TVRI, PO, TELKOM, Ruang Hijau Terbuka. Tahap 4 Ring 4: Th 2024, 2025, Gedung Lembaga, Gedung KPU, Real Estate penunjang, (Pusat pemerintahan mulai aktif). Total tahapan sampai 2029 adalah 8 tahap sesuai waktu dan anggaran yang telah dikaji oleh BAPPENAS. Peminat yang memenuhi syarat akan diaudit dan disertakan dalam tender terbuka yang akan diberitahukan kemudian. Demikian disampaikan dan atas kerja sama diucapkan terima kasih." Pada akhir surat tertulis Kepala BPPT, Hammam Riza beserta tanda tangan dan cap. Penelusuran Kompas.com Kepala BPPT Hammam Riza menegaskan bahwa tidak benar surat tersebut dikeluarkan oleh BPPT. "Ya, palsu. Kop surat, tanda tangan malah tidak mirip dengan tanda tangan saya," ujar Hammam saat dihubungi Kompas.com, Rabu (11/9/2019). Hammam mengungkapkan, surat palsu itu baru diterima pihak BPPT melalui surat elektronik. "Baru diterima tadi via e-mail, salah satu mitra BPPT," kata dia. Kepala Biro Hukum Kerja Sama dan Humas (HKH) BPPT Ardi Matutu menyampaikan hal yang sama. Menurut dia, tindakan pemalsuan instansi yang terjadi merupakan unsur pidana. "Terkait surat penipuan, pertama bahwa penipuan ini sangat tidak benar, karena penipuan ini mengatasnamakan Kepala BPPT dan instansi pemerintah lainnya," ujar Ardi saat dihubungi secara terpisah, Rabu siang. Ia mengatakan, ada unsur pidana lain dalam tindakan pemalsuan isntansi ini, seperti memalsukan tanda tangan Kepala BPPT, memalsukan kop surat, dan cap lembaga BPPT. Atas beredarnya surat palsu ini, Ardi mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya dengan surat palsu yang mencatut pihak BPPT. Selain itu, jika menemukan surat serupa, masyarakat diminta melaporkan penipuan tersebut ke kepolisian atau telepon ke (021) 3169534.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "[HOAKS] Surat BPPT soal Pendataan Pembangunan Ibu Kota Baru", https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/11/211500865/-hoaks-surat- bppt-soal-pendataan-pembangunan-ibu-kota-baru?page=all.
Penulis : Retia Kartika Dewi
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary