Page 16 - KLIPINGBELMAWA24092019PAGI
P. 16
Judul
Kemenristekdikti : Penyampaian pendapat boleh asal mematuhi aturan
Media
Antaranews.com - online
Terbit
24 September 2019
Tone
Netral
Hal/link
https://www.antaranews.com/berita/1077302/kemenristekdikti- penyampaian-pendapat-boleh-asal-mematuhi-aturan
PR VALUE
Rp 15.000.000
Jurnalis
Indriani
Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Prof Ismunandar mengatakan aksi mahasiswa yang bertujuan menyampaikan pendapat diperbolehkan asalkan mematuhi aturan yang ada.
"Intinya penyampaian pendapat sepanjang tetap mematuhi aturan seperti menghormati HAM, etika moral, menjaga persatuan kesatuan, dan tidak mengganggu ketertiban umum diizinkan," ujar Ismunandar di Jakarta, Senin.
Pernyataan itu terkait dengan aksi yang dilakukan sejumlah mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Indonesia, yang melakukan aksi demo di depan gedung DPR, Senin. Aliansi mahasiswa itu merupakan gabungan dari beberapa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari sejumlah kampus di Jakarta dan sekitarnya.
Baca juga: Kemenristekdikti ingin kerja sama pendidikan Indonesia-AS diperkuat
Aksi mahasiswa itu menuntut agar pemerintah dan DPR menuntaskan agenda reformasi. Tuntutannya yakni merestorasi upaya pemberantasan KKN, merestorasi demokrasi, hak rakyat untuk berpendapat, penghormatan perlindungan dan pemenuhan HAM, dan keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan kebijakan.
Selanjutnya, merestorasi perlindungan sumber daya alam, pelaksanaan reformasi agraria dan tenaga kerja dari ekonomi yang eksploitatif.
Baca juga: Kemenristekdikti minta industri beri ruang bagi mahasiswa
Kemudian, merestorasi kesatuan bangsa dan negara dengan penghapusan diskriminasi antaretnis, pemerataan ekonomi, dan perlindungan bagi perempuan. Puncak aksi diperkirakan akan berlangsung pada Selasa (24/9).
Meski demikian, kata Ismunandar mahasiswa diminta untuk tetap melaksanakan tugas studinya.
Ismunandar juga membantah adanya isu penggembosan atau pelarangan dari pihak kementerian.
