Page 2 - KLIPING BELMAWA (29 AGUSTUS 2019 - PAGI)

Judul
Pemerataan Akreditasi Profesi Solusi Buruknya Distribusi Dokter
Media
Medcom
Terbit
29 Agustus 2019
Tone
Netral
Hal/link
https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/xkE32d9N- pemerataan-akreditasi-profesi-solusi-buruknya-distribusi-dokter
PR VALUE
Rp.30.000.000
Jurnalis
Muhammad Syahrul Ramadhan
Denpasar:Pemerataan akreditasi A dan B Program Studi Ilmu Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter disebut sebagai solusi pemerataan dokter di daerah. Sebab, salah satu masalah kesehatan di Indonesia adalah tidak meratanya dokter di daerah.
"Kalau saya datang ke wilayah tertentu, katakan Maluku, Papua, Papua Barat, atau NTT, ada satu puskesmas yang dokternya tidak bertempat di situ. Sementara ada satu kota yang jumlah dokternya sangat banyak, bahkan dokter itu tidak mau pindah supaya tidak terdistribusi dengan baik," kata Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Nasir dalam siaran persnya, Bali, Selasa 27 Agustus 2019.
Untuk itu kata Nasir, Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi memberi solusi untuk pemerataan dokter, dengan memeratakan kualitas dan akreditasi Program Studi Ilmu Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Setelah kita perbaiki semua itu, pembinaan kita lakukan. Dari LAMPT-Kes (Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan) kita evaluasi. Alhamdulillah dari dulu yang akreditasinya C, itu meningkat menjadi baik. Kini tinggal empat perguruan tinggi yang akreditasinya C plus perguruan tinggi baru," jelas mantan rektor terpilih Universitas Diponegoro itu.
Selain itu, kata Nasir, berdasarkan laporan yang ia dapatkan, diketahui ada pungutan yang dibebankan kepada mahasiswa Profesi Dokter. Pungutan tersebut dikenakan saat mahasiswa melakukan koasisten di luar rumah sakit pendidikan.
"Begitu masuk ke rumah sakit daerah, dikenakan biaya saya tidak tahu persis. Ini akan membebani anak-anak kita, di satu sisi rumah sakit tersebut mendapatkan resources dari (mahasiswa) fakultas kedokteran tersebut," kata Nasir.
Nasir berharap kepala daerah yang mengatur rumah sakit daerah bisa mengambil tindakan. Dengan menghilangkan biaya tidak resmi tersebut.
(CEU)