Page 9 - KLIPINGBPPT16052019(sore)
P. 9
Peran Blockchain
Melihat pengalaman sebagai KPPS pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, ada beberapa bagian proses pemilihan dimana teknologi Blockchain dapat dimanfaatkan. Proses tersebut antara lain pada penyusunan dan update Daftar Pemilih Tetap, kendali rantai pasokan (supply-chain) surat suara, verifikasi identitas pemilih, serta perhitungan suara.
Dijelaskan pada tulisan sebelumnya, use-case terbaik Blockchain adalah supply- chain dimana dokumen surat suara dapat dimonitor pasokannya sejak percetakan sampai distribusi di tingkat kota ke PPPS kelurahan dan akhirnya sampai ke TPS. Distribusi kembalinya dokumen surat suara setelah pencoblosan juga dapat dengan mudah dilakukan untuk memastikan kesesuaian jumlah dokumen.
Use-case lain yang telah dikembangkan adalah model Decentralized Identifier (DID) yang menggunakan framework Hyperledger Indy. DID distandarisasi oleh W3C (World Wide Web Consortium) dan menjadi dasar aplikasi digital ID seperti Civic, uPort, Sovrin, ShoCard, serta OneMe yang dikembangkan di Indonesia.
Uniknya, yang disimpan di dalam ledger bukanlah identitas personal secara langsung. Ketika terjadi permintaan verifikasi, sistem akan menghubungi server identitas seperti Dukcapil, untuk mengkonfirmasi suatu data yang dimasukkan. Konfirmasi positif dari komponen identitas inilah yang disimpan di dalam ledger yang dapat digunakan kembali untuk memverifikasi data yang sama.
Gambar Arsitektur Teknis OneMe Identity (sumber: BlockSphere)
Dengan memanfaatkan teknologi ini, verifikasi dapat dengan mudah dilakukan tanpa harus membebani server Dukcapil. Update data DPT juga dapat dilakukan lebih cepat dengan verasitas data lebih baik karena PPDP dan Ketua RT/RW terverifikasi identitasnya saat pemutakhiran data. Sistem perhitungan suara di TPS menggunakan fitur multi-signature dengan verifikasi identitas dari panitia, pengawas, dan saksi untuk persetujuan penulisan data. Sistem verifikasi identitas, sistem rantai pasokan, dan sistem perekaman pilihan haruslah terpisah meskipun ada fungsi kontrol jumlah surat suara. Yang paling penting adalah pilihan pemilih tidak boleh dapat