Page 5 - KLIPINGBPPT04052019(pagi
P. 5
Petugas menunjukkan smartcard dalam simulasi pemilu elektronik di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta, Jumat (03/05/2019). (ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak)
Jika terjadi sengketa pemilu, maka alat bukti hukum dapat berupa formulir plano yang bertanda tangan digital oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), struk audit dalam kotak audit, analisis log file pada perangkat e-voting dan e-verifikasi.
Formulir plano hasil penghitungan suara yang bertanda tangan digital dapat diunggah langsung dari TPS melalui handphone android.
Pemungutan suara elektonik menyokong prinsip mudah, cepat, akurat, dan tidak tersambung ke jaringan apapun serta tidak tergantung infrastruktur listrik dan komunikasi karena bisa menggunakan aki mobil jika di suatu TPS tidak ada sumber daya listrik.
Pengiriman dan penayangan hasil pemungutan suara dikirim langsung dari perangkat di TPS, serta rekapitulasi otomatis per jenjang dengan prinsip cepat, akurat dan transparan.
Pemilihan kepala desa menggunakan e-voting atau pemungutan suara elektronik telah dilakukan di 981 desa sejak 2013-2018 di 11 provinsi di Indonesia, antara lain di Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jawa Timur, Jawa tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Kalimantan Barat.
Baca juga: BPPT: pemilu elektronik solusi efisiensi pemungutan suara Baca juga: E-KTP gantikan surat panggilan bagi pemilih di Pemilu 2019
Oleh Martha Herlinawati S Editor: Dewanti Lestari
