Page 13 - KLIPINGBELMAWA27032019 (Maret)

lembaga profesi. Ini yang penting. Jadi tetap harus diawasi oleh LSP karena dia harus mendapat sertifikat kompetensi," jelasnya.
Guru besar akuntansi ini mengatakan, uji kompetensi tenaga kesehatan ini akan dimulai kembali setelah peraturan menteri baru pengganti Permenristekdikti No 16/2016 tentang Tenaga Kesehatan yang mengatur tentang uji kompetensi secara nasional dievaluasi. Nasir memperkirakan dalam 1-2 bulan peraturan baru yang mengatur tentang uji kompetensi dengan standar nasional yang akan dilakukan oleh kampus dan LSP akan selesai.
Menristekdikti menegaskan, Kemenristekdikti tidak lagi terlibat secara langsung dalam uji kompetensi. Namun kementerian akan membuat pedoman atau tata cara tentang standar kompetensi apa saja yang harus dipenuhi para tenaga kesehatan itu nantinya. “Uji kompetensi bukan dilakukan secara nasional. Standarnya yang nasional, tetapi dalam pelaksanaan teknisnya bisa dilakukan antar perguruan tinggi dan lembaga sertifikasi profesi,” ujarnya.
Langkah Kemenristekdikti ini mendapat dukungan dari Sekjen Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia (HPTKes) Gunarmi Solikhin yang menyatakan keberadaan uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan memang perlu dievaluasi. Dia menyambut baik bahwa uji kompetensi tidak lagi dilaksanakan oleh panitia nasional. Selain itu, uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan sebelumnya hanya menguji pengetahuan dan bukan kemampuan mahasiswa itu sendiri. “Uji kompetensi seharusnya mengukur capaian pengetahuan, sikap dan keterampilan,” katanya.
Gunarmi mengatakan, uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan seharusnya di tempat kerja dan dengan pasien langsung. “Peraturan yang baru harus segera diterbitkan. Sebab mahasiswa lulusan bidang kesehatan yang tidak lulus uji kompetensi sulit mencari kerja ataupun buka praktek sendiri,” ujarnya. (Neneng Zubaidah)