Page 15 - KLIPINGBELMAWA27032019 (Maret)
P. 15
Judul
Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan Dikembalikan ke Perguruan Tinggi
Media
Beritasatu
Terbit
27 Maret 2019
Tone
Netral
Hal/link
https://www.beritasatu.com/nasional/545307/uji-kompetensi- tenaga-kesehatan-dikembalikan-ke-perguruan-tinggi
PR VALUE
Rp.30.000.000
Jurnalis
Maria
Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan Dikembalikan ke Perguruan Tinggi
Jakarta, Beritasatu.com - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 12 Tahun 2016 tentang uji kompetensi nasional tenaga kesehatan, resmi dikembalikan kepada perguruan tinggi (PT).
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menjelaskan dicabutnya Permensitekdikti pada 19 Maret 2019 tidak lantas menjadikan uji kompetensi dihapus, tetapi dievaluasi skema pelaksanaannya. Pasalnya, permenristekdikti hadir untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional. "Permenristekdikti Nomor 12/2016 sudah dicabut. Sekarang masih digodok. Target , kami satu atau dua bulan mendatang akan dikeluarkan," ujar Nasir usai seminar di Jakarta, Selasa (26/3/2019).
Dijelaskan Nasir, salah satunya yang akan diubah dari permenristekdikti adalah skema pelaksanaan uji kompetensi tenaga kesehatan. Uji kompetensi tenaga kesehatan yang selama ini dikelola oleh panitia pusat atau nasional (beranggotakan wakil dari Kemristekdikti, Kementerian Kesehatan (Kemkes), dan asosiasi profesi) akan dikembalikan kepada masing-masing perguruan tinggi.
Sementara untuk menjaga standar, Kemristekdikti masih melakukan pengawasan, yakni PT didorong untuk bekerja sama dengan dengan lembaga profesi dan lembaga sertifikasi di daerah dalam melaksanakan uji kompetensi. Pasalnya, lulusan tenaga kesehatan selain mendapatkan ijazah, mereka juga harus mengantongi sertifikat kompetensi dari lembaga profesi.
Dijelaskan Nasir, mengapa melibatkan lembaga sertifikasi di daerah, karena mempertimbangkan sebaran lembaga profesi nasional yang sulit menjangkau semua daerah.
Meskipun standar uji kompetensi ini dilakukan oleh lembaga profesi dan lembaga sertifikasi daerah, Kemristekdikti tetap menetapkan standar nasional. Dalam hal ini, peran Kemristekdikti menetapkan pedoman atau tata laksana yang akan digunakan oleh PT dalam melakukan uji kompetensi, standar apa saja yang harus dipenuhi.
"Itu saja yang diatur pemerintah. Nanti kami serahkan semua kepada profesi,” ujar
