Page 20 - KLIPINGBELMAWA5102019PAGI

hanya sepotong-sepotong. Dia juga menilai terkait UU KPK yang sudah disahkan, agar jika ada pihak yang mempermasalahkan, maka dapat mengajukan sesuai konstitusional. Baca juga: Forum Rektor Minta Mahasiswa Kembali ke Kampus, Bukan Unjuk Rasa Penggembosan Sejak dalam Pikiran Koordinator Aliansi Akademisi Indonesia, Andina Dwifatma, menyatakan hasil pertemuan sejumlah rektor dengan Jokowi menunjukkan pandangan berat sebelah.
Sebab, hasilnya hanya berupa sosialisasi RKUHP. Artinya, mahasiswa yang melakukan demonstrasi dianggap tidak paham substansi dari RUU yang mereka tolak. “Anak-anak ini dianggap demo karena tidak paham, jadi harus disosialisasi supaya mengerti. Padahal dalam aksi kemarin, ada aspek hak kebebasan berekspresi dan kewajiban mereka untuk membela kepentingan masyarakat, tapi itu tidak pernah muncul,” ucap Andina ketika dihubungi reporter Tirto, Jumat (4/10/2019). Menurut Andina, yang muncul justru pernyataan aksi mahasiswa ditunggangi pihak-pihak yang mau menjatuhkan presiden. “Ini sudah tidak adil sejak dalam pikiran,” kata dia. Andina berpendapat tidak dapat membayangkan seperti apa tekanan yang diterima rektor dari menteri. Namun, ia berharap rektor bisa menyampaikan ke menteri bahwa yang dilakukan para mahasiswa itu jangan dipandang sebagai tindakan rusuh saja, tapi ekspresi demokrasi dan karena itu harus dilindungi.
“Tidak perlu ada ancaman SP, DO dan siapa pun yang luka atau tewas harus diusut tuntas,” kata Andina. Menurut Andina, pertemuan yang dilakukan Forum Rektor dan Presiden Jokowi tersebut seolah-olah sebagai penggembosan intelektualitas. Padahal, kata Andina, mengawasi kinerja pemerintah dan demo membela kepentingan rakyat seperti yang dilakukan mahasiswa merupakan aspek intelektualitas yang terpenting. “Tapi malah didelegitimasi dan direduksi jadi upaya menjatuhkan pemerintah. 'Kan lucu sekali,” kata Andina. Baca juga: Mengapa Mahasiswa Demo di DPR, Pasal Kontroversi RKUHP Jadi Alasan Sementara itu, Sri Lestari Wahyuningroem, Dosen Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta justru mempertanyakan motivasi pertemuan tersebut. Menurut dia, jika tujuannya melakukan sosialisasi RKUHP, maka semestinya DPR yang turun tangan, bukan Forum Rektor Indonesia. “Rektor dan menteri berkapasitas memfasilitasi ruang diskusi antar-mahasiswa, akademisi, peneliti. Tapi yang harus aktif ialah DPR,” ucap Sri Lestari ketika dihubungi reporter Tirto, Jumat (4/10/2019). Sri Lestari menilai, mahasiswa yang berdemonstrasi saat itu, memiliki kajian dan diskusi ihwal RKUHP dan sejumlah RUU bermasalah yang mereka tolak. Artinya, kata dia, hal itu sebagai argumen yang kuat agar universitas mendukung bahwa mahasiswa bukan gagah-gagahan ikut unjuk rasa. “Semestinya kampus mendukung itu sebagai latihan akademik antara teori dan praktik. [Demo] jadi 'laboratorium' mahasiswa,” ujar Sri.