Page 4 - KLIPINGBELMAWA200319(SORE)

seperti kita sekolah sekian tahun dan hanya diuji tiga jam saja,” ujarnya.
Selain itu, Gunarmi menambahkan, kebijakan tersebut sangat merugikan lulusan PT- Kes karena sejak 2014 Ujikomnas diberlakukan, telah ada 357.028 lulusan tenaga kesehatan yang tidak lulus. Mereka terdiri dari lulusan diploma keperawatan dan kebidanan serta Strata 1 (S-1) Keperawatan. Padahal mereka telah mengantungi ijazah lulusan dari PT serta mereka memiliki kemampuan yang mumpuni.
Dengan begitu, secara tidak langsung mereka menjadi pengangguran terdidik karena tidak diterima kerja dan tidak bisa membuka praktik sendiri. Bahkan, ada sebagian yang berganti profesi menjadi kasir dan lainnya.
Oleh karena itu, Gunarmi menuturkan, Ujikomnas selain mengerdilkan peran PT juga merugikan lulusan tenaga kesehatan. Pasalnya, Ujikomnas tidak dilakukan secara gratis, tetapi memungut biaya untuk setiap kali tes. Perinciannya, untuk diploma dikenakan biaya sebesar Rp 250.000 per tes, sedangkan untuk sarjana sebesar Rp 275.000 per tes.
Ekspresi Pendapat senada juga disampaikan oleh Ketua Bidang Akreditasi HPT-Kes, Ferry Mendrova. Ia menuturkan, untuk mengukur kompetensi lulusan tidak harus melalui uji kompetensi secara nasional. Pasalnya, setiap semester PT-Kes dalam skema pembelajaran melakukan ujian kepada mahasiswa. Bahkan, ujian tersebut mewajibkan mahasiswa untuk langsung berhadapan dengan pasien. Sehingga bisa dikatakan, PT sangat mengetahui kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa ketika terjun ke lapangan kerja.
“Sedangkan skema tes yang dilakukan oleh lembaga nasional ini hanya menguji pengetahuan saja. Kami tidak dapat melihat ekspresi mahasiswa saat menjalankan tes. Padahal ini sangat penting,” ujar Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karya Husada Semarang ini.
Lanjut dia, jika tidak ada evaluasi, skema ini akan menimbulkan berbagai masalah di masa mendatang. Salah satunya, negara akan kekurangan tenaga kesehatan akibat sistem yang diterapkan saat ini dan meningkatkan angka pengangguran terdidik dari lulusan tenaga kesehatan. Padahal, tujuan mahasiswa kuliah untuk mendapat pekerjaan lebih layak.
Secara terpisah, Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemristekdikti, Ismunandar, menyatakan, dengan adanya adanya masukan dari HPT- Kes, tentu pemerintah akan melakukan evaluasi
Dijelaskan dia, Ujikomnas ini tetap akan dilaksanakan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 21 UU No 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan. Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional. Selain itu, Ujikomnas diperlukan dalam upaya standardisasi dan penjaminan mutu lulusan pendidikan tinggi bidang kesehatan.