Page 35 - KLIPING BELMAWA (22 Juli 2019 - Pagi)

juta, kalau kami tidak," jelasnya.
Nantinya calon mahasiswa yang tidak dibebani uang pangkal akan terlebih dahulu diverifikasi. Apakah benar memilih 0 rupiah sesuai dengan data yang dimasukan, bahwa tidak mampu secara ekonomi.
"Kami kan punya data mereka, misalkan memilih nol rupiah kami telusuri ke keluarganya. Apa benar ini memang masuk dalam kategori miskin, kalau benar ya monggo memang nol kami tidak bisa memaksa," ungkapnya.
Ujian mandiri UNS dilaksanakan pada Minggu, 21 Juli 2019. Jumlah peserta ujian hampir mencapai 17 ribu orang.
Ujian Mandiridiselenggarakan secara serentak di UNS dan di tujuh kampus negeri yang sudah bermitra dengan UNS. Hasilnya akan diumumkan pada 31 Juli 2019.
Dikutip dari laman spmb.uns.ac.id, tercatat ada empat kategori Uang Sumbangan Institusi. Kategori I berisi nol rupiah. Sementara II dan III bervariasi tergantung prodi, dan kategori IV lebih besar dari kategori III dan diisi oleh calon mahasiswa.
Kategori II, uang pangkal terendah untuk jenjang sarjana program studi Pengelolaan Hutan dan Seni Rupa Murni, Rp5.000.000 dan tertinggi prodi Kedokteran Rp75.000.000. Sedangkan untuk D3, terendah Rp5.000.000 prodi Budidaya Ternak dan Seni Rupa Murni (Seni Lukis, Grafis, Patung, Keramik). tertinggi Rp10.000.000, prodi Akuntansi, Farmasi, Kebidanan.
Kategori III, tertinggi 100.000.000 Kedokteran. Terendah Rp 7.000.000 prodi Budidaya Ternak dan Seni Rupa Murni (Seni Lukis, Grafis, Patung, Keramik).
Untuk informasi lengkap, besaran Uang Sumbangan Institusi. Bisa dilihat di laman resmi UNS.
Terkait uang pangkal di Perguruan Tinggi Negeri Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Mohamad Nasir telah memberikan surat edaran. Di Surat itu tertuang, tarif uang pangkal dan atau pungutan lain selain UKT tetap memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayainya.
Kedua bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi tidak mampu, tidak dikenakan uang pangkal dan/atau pungutan lainnya selain UKT. Kemudian ketiga tarif uang pangkal dan atau pungutan lainnya selain UKT ditentukan berdasarkan prinsip kewajaran, profesional, dan berkeadilan.
(CEU)