Page 6 - KLIPINGBPPT26022019 (SORE)
P. 6
"Tanggal 5 difinalkan di sini (di kantornya), saya cek lagi, setelah itu disetujui semua kita cek, instansi terkait hadir sehingga tidak ada yang merasa tidak terlibat. Sesudah itu baru diberikan ke presiden," ungkapnya.
Baca juga: Hyundai Siapkan Lahan 600 Ha Buat Pabrik Mobil Listrik di Karawang
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi, dia menegaskan bahwa memang tanggal 5 Maret merupakan finalisasi rancangan perpres mobil listrik. Hal tersebut sesuai dengan arahan dari Luhut.
"Tanggal 5 udah jadi semua (revisi draft) dari perubahan ini, diminta Pak Luhut tanggal 5 sudah siap semua. Tadi kan masing-masing kementerian supaya membaca semua, jadi kalau ada masukan dan saran, sebelum tanggal 5," ungkap Budi.
Budi juga menyebutkan beberapa pasal yang diminta Luhut untuk direvisi oleh pihaknya. Salah satunya adalah aturan mengenai uji tipe dan uji berkala.
"Substansi oke, tapi wordingnya itu mengacu pada regulasi yang sudah ada yaitu UU 22. Misal di sini ada aturan untuk uji kendaraan hanya pada pemerintah, padahal uji kan ada dua, uji tipe dan uji berkala," jelas Luhut.
"Uji tipe memang di pemerintah, hanya kita kemenhub dan juga dari BPPT. Tapi begitu uji berkala memang itu adalah bisa pemerintah, APM (agen pemegang merk), swasta, itu belum diakomodir,"
tambahnya. (zlf/zlf)
