Page 2 - KLIPINGBPPT30112019PAGI
P. 2
Judul
BPPT: Pendayagunaan Kecerdasan Buatan Akan Mempercepat Birokrasi
Media
Tempo
Terbit
30 November 2019
Tone
Positif
Hal/link
https://tekno.tempo.co/read/1278309/bppt-pendayagunaan- kecerdasan-buatan-akan-mempercepat-birokrasi/full&view=ok
Jurnalis
Erwin
BPPT: Pendayagunaan Kecerdasan Buatan Akan Mempercepat
Birokrasi
Reporter: Tempo.co
Editor: Erwin Prima
Sabtu, 30
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza optimistis, melalui pendayagunaan kecerdasan buatan (AI) akan mempercepat birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta cerdas dalam pengambilan keputusan.
"Yang perlu disiapkan adalah ekosistem AI yang didukung oleh berbagai stakeholder, lembaga litbangjirap, perguruan tinggi, badan usaha dan kemampuan atau kompetensi dari lembaga penunjang," jelas Hammam, 28 november 2019, merujuk pada penyelenggara Iptek dalam UU Sinas Iptek.
BPPT, kata Hammam, juga tengah berfokus pada pemanfaatan AI dalam upaya mendorong Indonesia menjadi negara maju dan berdaya saing. "Saat ini BPPT juga menginisiasi dibangunnya AI Inovation Center untuk mengejar pemanfaatan AI, guna meningkatkan daya saing Indonesia," kata Hammam.
Dalam CEO Forum yang digelar di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Kamis, 28 November 2019, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah akan mengganti eselon III dan IV di K/L dengan AI atau robot.
Hal ini dilakukan agar ke depannya, pemerintah bisa sigap dalam mengambil keputusan. "Kita lakukan pengurangan eselon, kita punya eselon I, II, III, IV. Kita akan lakukan yang III dan IV akan kita potong," kata Jokowi.
Presiden Jokowi pun menekankan bahwa pengambilan keputusan yang cepat dalam reformasi birokrasi merupakan hal yang sangat penting bagi para pelaku usaha yang hendak berinvestasi di Indonesia.
"Saya sudah perintahkan juga ke Men-PANRB diganti dengan AI, kalau diganti artificial intelligence, birokrasi kita lebih cepat, saya yakin itu. Tapi sekali lagi ini juga akan tergantung omnibus law ke DPR," jelas Jokowi. Kendati dipangkas, Presiden Jokowi
