Page 2 - KLIPINGBELMAWA25052019PAGI

masih sulit untuk menentukan Jamkesda, dan pekerja penerima
jenis-jenis pelayanan yang berpo- tensi menimbulkan moral hazard.
Ketua Umum PB IDI, Daeng M Faqih mengatakan, Kementerian Kesehatan (Kemkes) meminta masukan dari mas- ing-masing perhimpunan profesi dokter mengenai jenis pelayanan yang menimbulkan moral hazard bahkan berpotensi penyalah-
upah (PPU) yang tidak lagi bek- erja atau mengalami PHK, berikut keluarganya yang terdaftar. Kelompok ini dianggap lemah dalam finansial, sehingga dibe- baskan dari kewajiban urun biaya.
Saat ini, urun biaya belum diberlakukan karena masih me- nunggu penetapan jenis-jenis pel- ayanan yang akan dikenai urun bi-
Judul
gunaan. Akan tetapi, sampai saat
ini dokter belum menyepakati dan mengusulkan kepada Kemkes.
PB IDI sendiri belum sep-
Siapkan Mahasiswa Berdaya saing, Kemristekdikti Rombak
Kurikulum
ANTARA/DIDIK SUHARTONO
Kesehatan. Saat ini, tim yang terdiri dari Kemkes, BPJSK, organisasi profesi, asosiasi faskes, akademisi,
aya, yang ditetapkan oleh Menteri
endapat dengan pemerintah men-
genai jenis layanan moral hazard Media
yang mesti dikenakan urun biaya. Sebab menurut IDI, yang me- lakukan moral hazard bukanlah
Suara Pembaruan
dan pihak lain terkait tengah mem- bahas jenis-jenis pelayanan yang akan dikenai urun biaya.
Dihubungi terpisah, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemkes,
Warga mengantre untuk mengurus kepesertaan BPJS Kesehatan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (3/1). Berdasarkan data BPJS Kesehatan, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sampai per 2 Januari 2019 sebanyak 208.053.613 jiwa.
karena regulasi memungkinkan dikenakan sejak awal pasien ber- mendapatkan pelayanan yang ber- hal itu. kunjung, potensi penyalahgunaan atau
pelayanannya, melainkan oknum yTangetrerblibiatdalam pelayanan
“Bisa jadi dalam pelayanan N a m u n , m e n u r u t D a e n g , moral hazard baik ketika rawat Bambang Wibowo, mengatakan, 2ba4tuk Mpilekepuin 2bis0a te1rja9di moral karena bunyi Perpres 82/2018 jalan maupun rawat inap di RS. tim yang sudah dibentuk oleh
tersebut, baik itu pasien, rumah
Tone
sakit (RS), maupun dokternya
sendiri.
Menurut Daeng, beberapa usu-
hazard, tidak harus penyakit yang berat. Sehingga kami sulit untuk
adalah urun biaya untuk pel- ayanan yang berpotensi penyalah- gunaan, maka mau tidak mau, tim pengkaji harus memilah mana
Intinya, peserta akan dikenakan urun biaya apabila mendapatkan pelayanan yang tergolong peny- alahgunaan, yang dikarenakan
Menkes sedang dalam pemba- hasan mengenai jenis layanan yang berpotensi moral hazard yang diusulkan dari BPJSK. Batas
Netral
menentukan apa itu jenis layanan berpotensi moral hazard,” kata
Hal/link
lan mengenai jenis layanan yang
dikenai urun biaya sudah disam- paikan ke Kemkes dan tengah dibahas. Namun, jenis layanan yang diusulkan ini cenderung ti- dak tepat. Sebab, sebagian jenis layanan tersebut dikategorikan
Daeng kepada SP, Jumat (24/5). 19
jenis pelayanan yang akan dikenai urun biaya.
“Tim dari IDI sampai saat ini masih menelaah apa itu jenis layanan yang berpotensi menim- bulkan moral hazard,” kata Daeng.
selera maupun perilaku peserta. Besaran urun biaya sudah ditetapkan terlebih dahulu dalam Permenkes 51/2018, yaitu sebesar Rp 20.000 untuk setiap kali kun- jungan rawat jalan pada RS kelas A dan B. Untuk RS kelas C, kelas
waktu pembahasan sampai pene- tapan jenis layanan yang dikenai urun biaya belum bisa dipastikan. Pihaknya masih menunggu usulan dari PB IDI dan organisasi pro- fesi, seperti Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Perssi).
PB IDI justru mengusulkan, karena moral hazard adalah per- ilaku maka semua jenis pelayanan harusnya dikenai urun biaya. Praktik di negara lain seperti Jepang misalnya, menerapkan
dapat menimbulkan moral karena uPtilisRasi (VpemAanLfaaUtannEya) tinggi,
urun biaya untuk semua jenis pen- Pre mi D, dan klinik utama sebesar Rp “Lamanya kapan kita belum Ryakpit .seb6es0ar,30%0d0ari,0tari0f I0na Seperti diketahui, pemerintah 10.000 atau paling tinggi Rp tau karena sekarang yang dibahas
misalnya layanan persalinan. Padahal menurut Daeng, penyakit
Jurnalis
yang banyak ditangani itu belum
CBGs untuk satu diagnosa.
melalui Perpres 82/2018 akan memberlakukan urun biaya atau tambahan biaya kepada peserta
350.000 untuk maksimal 20 kali kunjungan dalam jangka waktu tiga bulan. Sedangkan untuk rawat
baru usulan BPJSK. Kalau nanti misalnya lima bulan kemudian ada lagi usulan dari PBI atau
Maria
Sisanya 70% baru dibayar oleh
lembaga penyelenggara jaminan
tentu berpotensi moral hazard. Bisa jadi pemanfaatannya tinggi
sosial, seperti BPJSK di Indonesia.
Urun biaya bahkan sudah dikenakan bagi peserta yang Ina CBGs setiap kali melakukan
Perssi, ya pasti kita bahas lagi,” kata Bambang. [D-13]
[JAKARTA] Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir mengatakan, dalam mempersiapkan gen- erasi emas 2045, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) akan me- lakukan sejumlah kebijakan agar perguruan tinggi (PT) menghasilkan lulusan yang terampil dan berdaya saing.
Nasir menyebutkan, pi- haknya akan melakukan pe- rubahan kurikulum pendidi- kan tinggi. Sebab selama ini, kurikulum pendidikan tinggi masih fokus pada pembela- jaran berbasis teori. Oleh karena itu, akan diarahkan untuk berbasis praktik den- gan melibatkan industri.
“Selama ini industri dan akademik tidak sejalan seh- ingga, setelah lulus maha- siswa belum siap kerja. Nah, ke depannya dari semester awal mahasiswa sudah
diperkenalkan dengan pendi- dikan pembelajaran entrepre- neurship, sehingga mencipta- kan lulusan yang berjiwa en- trepreneur (wirausaha) atau jika akan memilih menjadi tenaga kerja, tentu ia menjadi tenaga kerja profesional. Jangan menjadi tenaga kerja tapi tidak memiliki kemam- puan apapun,” kata Nasir di Gedung Kemristekdikti, Jakarta, Kamis (23/5).
Nasir menuturkan, pe- rubahan kurikulum yang di- maksud dalam hal ini tidak hanya sistem pembelajaran- nya, tapi mulai dari kesi- apan laboratorium, kerja sama dengan industri, dan pembelajaran berimbang antara teori dan praktik.
Kebutuhan Pasar
Secara terpisah, rektor Universitas Tarumanagara (Untar), Agustinus Purna Irawan mengatakan, maha- siswa Untar sejak semester
awal dibekali dengan pem- belajaran wirausaha untuk semua jurusan. Oleh karena itu, mahasiswa akan memi- liki pandangan tentang bagaimana menjadi seorang pengusaha dan menciptakan lapangan kerja.
Pendalaman materi wirausaha ini secara spesifik
difokuskan untuk mahasiswa fakultas ekonomi. Mereka mulai diperkenalkan dengan kebutuhan pasar, apalagi saat ini banyak produk impor yang masuk ke dalam negeri. Mahasiswa didorong untuk menghasilkan inovasi dari produk dalam negeri.
“Sekarang produk impor
enggak karu-karuan masuk ke dalam negeri. Sementara kita membutuhkan perkem- bangan produk dalam negeri. Tentu untuk menggerakkan ekonomi ini, kita membutu- hakn generasi muda yakni mahasiswa. Jadi dalam pem- belajaran, Untar menerapkan berbagai strategi bisnis mulai dari bagaimana menghadapi konsumen hingga menen- tukan harga. Teori ini lang- sung diaplikasikan dalam beberbagai acara. Salah sat- unya, kegiatan entrepreneur week,” terangnya.
Dijelaskan Agustinus, entrepreneur week sejalan dengan program pemerintah yang ingin mengedepankan industri kreatif melalui gen- erasi muda. Kegiatan ini menjadi ajang implementasi business plan mahasiswa konsentrasi entrepreneur- ship dan manajemen bisnis dari program studi (prodi) Manajemen. Mahasiswa
diberi kesempatan dan pen- galaman dalam berwiraus- aha dengan memamerkan bisnis startup yang sedang mereka kembangkan.
Selain itu mahasiswa juga diberi kesempatan un- tuk mempraktikkan berbagai konsep wirausaha, dengan menampilkan kepada kha- layak ramai dan bersimulasi di dalam lingkungan bisnis yang sesungguhnya.
“Adanya ajang ini bertu- juan untuk menanamkan mindset entrepreneur dan menyiapkan mahasiswa agar siap menjadi wirausaha ket- ika mereka lulus. Untuk itu di dalam kurikulum, maha- siswa telah dipersiapkan se- jak semester pertama mendapatkan mata kuliah yang terkait dengan berbagai aspek kewirausahaan seh- ingga kelak mereka punya bekal dalam membangun bisnisnya sendiri,” pung- kasnya. [FAT/D-10]
JKN-KIS. Urun
biaya ini
inap sebesar 10% dari biaya tarif
Siapkan Mahasiswa Berdaya Saing, Kemristekdikti Rombak Kurikulum
ANTARA
Mohamad Nasir