Page 20 - KLIPINGBPPT17102019PAGI

PT Len Industri.
Hingga potensi terkait peningkatan TKDN yang menggunakan perangkat hasil pengembangan yang dilakukan perusahaan tersebut. Sementara terkait kerja sama BPPT dengan PLN, perlu diketahui bahwa SPKLU telah diatur dalam Perpres Nomor 55 tahun 2019, di mana PLN ditunjuk sebagai penyedia infrastruktur pengisian listrik bagi KBL untuk kali pertama.
"Karenanya, hari ini merupakan momentum penting karena kita semua berkumpul untuk menjalin kerjasama yang lebih konkrit, guna menindaklanjuti amanat Perpres tersebut," papar Hammam.
BPPT memang berharap bisa bersinergi dengan para pemangku kepentingan terkait penerapan teknologi pada industri SPKLU ini. "Ini menjadi pijakan awal terbentuknya semacam wadah seperti sebuah konsorsium charging station. Bukan tidak mungkin nanti akan ada MoU lanjutan antara mitra-mitra yang berkumpul di sini terkait teknologi atau model bisnis charging station," tegas Hammam.
Hammam berharap agar penandatanganan MoU yang dilakukan hari ini, mampu membentuk sebuah komunitas teknologi dan industri charging station KBL. Sehingga perekonomian Indonesia bisa tumbuh dan negara ini mampu mandiri dan berdaya saing pada masa mendatang.
"Ke depan, upaya yang kita mulai hari ini saya harap terus dapat dikembangkan lebih luas lagi untuk mewujudkan ekosistem industri teknologi KBL yang kondusif, yang mampu memberikan dukungan terhadap kemandirian dan daya saing bangsa," ujarnya.