Page 14 - KLIPING BELMAWA28032019(PAGI)
P. 14
Judul
Uji Kompetensi Nasional Tenaga Kesehatan Dikembalikan ke Perguruan Tinggi
Media
Suara Pembaruan
Terbit
28 Maret 2019
Tone
Netral
Hal/link
18
PR Value
Rp.150.000.000
Jurnalis
Maria Fatimah
18 Suara Pembaruan Rabu, 27 Maret 2019
Uji Kompetensi Nasional Tenaga Kesehatan Dikembalikan ke Perguruan Tinggi
[JAKARTA] Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 12 Tahun 2016 tentang uji kompe- tensi nasional tenaga kesehatan resmi dikembalikan kepada per- guruan tinggi (PT).
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menjelaskan dica- butnya Permensitekdikti pada 19 Maret 2019 tidak lantas menjadi- kan uji kompetensi dihapus, tetapi dievaluasi skema pelaksanaannya.
Pasalnya, permenristekdikti hadir untuk menjalankan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, maha- siswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan pro- fesi harus mengikuti uji kompe- tensi secara nasional.
“Permenristekdikti Nomor 12/2016 sudah dicabut. Sekarang
masih digodok. Target , kami satu atau dua bulan mendatang akan dikeluarkan,” ujar Nasir di Jakarta, Selasa (26/3).
Dijelaskan Nasir, salah satu- nya yang akan diubah dari per- menristekdikti adalah skema pelaksanaan uji kompetensi na- kes. Uji kompetensi nakes yang selama ini dikelola oleh panitia pusat atau nasional (beranggota- kan wakil dari Kemristekdikti, Kementerian Kesehatan (Kemkes), dan asosiasi profesi) akan dikembalikan kepada masing -masing perguruan tinggi.
Sementara untuk menjaga standar, Kemristekdikti masih me- lakukan pengawasan, yakni PT didorong untuk bekerja sama de- ngan dengan lembaga profesi dan lembaga sertifikasi di daerah da- lam melaksanakan uji kompeten- si. Pasalnya, lulusan nakes selain
mendapatkan ijazah, mereka juga harus mengantongi sertifikat kom- petensi dari lembaga profesi.
Dijelaskan Nasir, mengapa meli- batkan lembaga sertifikasi di daerah,
karena mempertimbangkan sebaran lembaga profesi nasional yang sulit menjangkau semua daerah.
Meskipun standar uji kompe- tensi ini dilakukan oleh lembaga profesi dan lembaga sertifikasi daerah, Kemristekdikti tetap mene- tapkan standar nasional. Dalam hal ini, peran Kemristekdikti menetap- kan pedoman atau tata laksana yang akan digunakan oleh PT dalam me- lakukan uji kompetensi, standar apa saja yang harus dipenuhi.
“Itu saja yang diatur pemerin- tah. Nanti kami serahkan semua kepada profesi,” ujar Nasir.
Masih Menunggu
Meski begitu, Nasir menye- butkan untuk tahun ini uji kompe- tensi yang dikembalikan pada per- guruan tinggi belum diberlaku- kan. Sebab, masih menunggu Permenristekdikti baru. Namun,
perguruan tinggi sudah bisa melu- luskan mahasiswanya.
“Yang sudah lulus silakan diwisuda. Uji kompetensi bisa dilakukan nanti kalau sudah diperbaiki aturannya. Kemarin peraturan secara nasional harus kami tarik dan diubah,” jelasnya.
Sebelumnya, Sekjen Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia (HPTKes), Gunarmi Solikhin mengatakan, kebijakan pencabutan Permenristekdikti Nomor 12 Tahun 2016 merupakan bagian dari perjuangan HPTKes selama ini.
Seperti diketahui, HPTKes menuntut Kemristekdikti untuk mengembalikan otonomi perguru- an tinggi. Dalam hal ini, uji kompetensi nasional nakes dikem- balikan kepada perguruan tinggi dan bekerja sama dengan lembaga independen. [FAT/A-23]
ANTARA
Mohamad Nasir
Penyelamatan Danau Prioritas Masih Jalan di Tempat
[JAKARTA] Gerakan penyela- matan dan pemulihan 15 danau prioritas sudah dicanangkan sejak 10 tahun lalu, tetapi hingga kini hasilnya masih belum memuaskan. Perlu sinergi antarsektor, agar pro- gram tidak berjalan sendiri-sendiri. Kajian ilmiah pun harus digunakan agar aksi dan program pemulihan sesuai kondisi ekosistem danau.
Lima belas danau prioritas terse- but yaitu Toba, Maninjau, Singkarak, Kerinci, Rawa Danau, Rawa Pening, Batur, Sentarum, Kaskade Mahakam, Tempe, Tondano, Matano, Poso, Sentani dan Limboto.
Kesepakatan penyelamatan 15 danau prioritas ini dituangkan dalam Kesepakatan Bali tentang pengelola- an danau berkelanjutan yang telah ditandatangani sembilan menteri pa- da Konferensi Nasional Danau Indonesia I di Bali tahun 2009.
Kesepakatan itu dikuatkan kem- bali melalui gerakan penyelamatan danau (Germadan) yang diluncur- kan pada Konferensi Nasional Danau Indonesia II di Semarang ta- hun 2011, ditandai penandatangan kesepakatan menteri tentang penye- lamatan danau prioritas nasional.
Kepala Pusat Penelitian (Puslit) Limnologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Fauzan Ali mengatakan, LIPI mengusulkan pada setiap rencana aksi penyelamatan danau harus berdasarkan kajian penelitian.
“Jangan sampai aksi yang dila- kukan hanya berdasarkan ide-ide li- ar yang muncul di rapat bersama,” katanya di Jakarta, Selasa (26/3).
Ia menegaskan, kajian ilmiah untuk aksi penyelamatan danau bisa diambil dari lembaga peneli- tian dan perguruan tinggi.
Dalam kajian ilmiah lanjutnya,
ISTIMEWA Keunikan rumah apung di Danau Tempe. Danau Tempe merupakan danau yang menjadi prioritas kajian ilmiah KLHK.
upaya penyelamatan danau priori- tas, sinergitas memang diperlukan. “Komitmennya sangat kuat, langkah-langkah juga sudah dila- kukan, sudah kelihatan, tapi masih
parsial,” katanya.
Dalam keterangan tertulisnya
ia menjelaskan, presiden juga mengarahkan perlunya edukasi publik berkaitan dengan pence- gahan bencana, termasuk akibat kerusakan danau.
Dalam upaya penyelamatan ekosistem danau perlu pula mem- pertimbangkan aspek saintifik lintas ilmu pengetahuan atau multidisiplin ilmu. Oleh karena itu, peran institusi riset dan pakar sangat penting, dan pembelajaran praktik baik antar danau perlu dikembangkan.
Kemudian, penyelamatan eko- sistem danau memerlukan en- vironmental mainstreaming, yaitu terintegrasinya upaya pengendali- an dampak ke dalam kebijakan dan kegiatan berbagai sektor pem- bangunan dan kegiatan usaha.
Selanjutnya, penyelamatan ekosistem danau juga memerlu- kan upaya terpadu antar aspek. Oleh karena itu, rumusan program penyelamatan danau harus strate- gis dan menjawab keterpaduan penanganan.
“Penyelamatan ekosistem da- nau bersifat multistakeholders, ti- dak bisa diselesaikan hanya oleh satu pihak atau satu sektor, diper- lukan kolaborasi semua pihak,” tandasnya.
Badan Perencanaan Pem- bangunan Nasional pun menyebut saat ini tengah dilakukan penyu- sunan rancangan peraturan Presiden RI tentang penyelamatan danau prioritas nasional. [R-15]
akan diungkap kondisi ekosistem, zonasi dan karakteristik danau yang tidak akan sama satu dengan lainnya.
Fauzan menjelaskan, saat ini LIPI sudah memiliki kajian ilmiah untuk tiga danau yakni Danau Toba (danau vulkanik) di Sumatera Utara, Danau Tempe (danau paparan banjir) di Sulawesi Selatan, dan Danau Matano (da- nau tektonik) di Sulawesi Selatan.
Menurutnya, Danau Toba se- bagai danau vulkanik memiliki eksotika pariwisata, sehingga kondisi danau pun harus cantik dan sehat. Air yang ada di Danau Toba pun mampu membangkit- kan pembangkit listrik tenaga air Sigura-gura yang menjadi salah satu objek vital nasional. Kegiatan budidaya perikanan pun harus memperhatikan daya du-
kung dan tidak menggangu kon- disi Danau Toba.
Danau Purba
Sedangkan untuk Danau Tempe yang merupakan danau pa- paran banjir juga perlu sentuhan khusus. Jika musim hujan air terge- nang dan jika kemarau air akan su- rut dan danau ditumbuhi rumput layaknya lapangan golf.
“Di Danau Tempe tidak seka- dar mengeruk sedimentasi tetapi juga harus mempertimbangkan kemiringan lahan jika ada aktivi- tas perikanan,” ungkap Fauzan.
Danau Tempe ini tambahnya, menjadi pemasok ikan di Sulawesi Selatan.
Sementara itu untuk Danau Matano yang merupakan danau pur- ba harus dijaga karena bagian dari kekayaan alam Indonesia. Di danau
tersebut memiliki kandungan logam tinggi sehingga sulit dilakukan budi- daya perikanan.
“Ikan yang hidup di Danau Matano adalah ikan endemik atau asli danau itu,” ujarnya.
Di samping itu, Danau Matano juga memiliki keunikan keaneka- ragaman hayati. Keunikan ini se- harusnya bisa dijaga dan menda- tangkan nilai keekonomian yakni pariwisata dunia.
Untuk 2020-2024, LIPI lanjut- nya fokus pada penelitian daerah aliran sungai yang nantinya akan ada yang bermuara ke danau. Sebab dikhawatirkan pada 2045 Pulau Jawa dan Nusa Tenggara Timur akan mengalami pening- katan ancaman defisit air.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, dalam
