Page 3 - KLIPINGBPPT30102019pagi

dasar laut dan dapat mengelola kandungan sumber daya alam di dalam dasar laut seperti minyak dan gas bumi.
Baca juga: Indonesia Selesaikan 15 Status Batas Maritim
Kepala BPPT Hammam Riza mengatakan survei tersebut dilakukan menggunakan wahana KR Baruna Jaya I BPPT dengan tujuan melakukan survei batimetri multibeam untuk mendapatkan gambaran morfologi dasar laut area survei.
Selain untuk melakukan verifikasi data-data dokumen pengajuan atau submisi ekstensi LKI yang sudah ada, hasil survei tersebut akan dimanfaatkan pula untuk delimitasi batas terluar LKI di perairan bagian utara Papua .
"Itu nantinya digunakan untuk penentuan titik-titik Foot of Slope dalam rangka delimitasi batas terluar LKI di perairan utara Papua," ujar Hammam.
Baca juga: Indonesia-Filipina sepakat dorong negosiasi delimitasi landas kontinen
Hammam menuturkan pelaksanaan survei dilakukan dalam waktu kurang lebih 100 hari di utara Papua untuk memetakan dasar laut sehingga bisa diperoleh data luasan dari lempengan kontinen.
Survei itu dilakukan dengan bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam kegiatan survei LKI yang menggunakan Kapal Riset (KR) Baruna Jaya yang dilepas di Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 10 April 2019.
Pelaksanaan survei LKI ini juga didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia( LIPI), Pushidrosal TNI, Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) serta Universitas Diponegoro.