Page 25 - KLIPINGBELMAWA28092019PAGI
P. 25
harus ada dasar yang kuat,” papar mantan Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) ini.
Menteri akan bisa mengambil langkah untuk memberikan sanksi kepada rektor, apabila rektor ikut terlibat dalam menunggangi demo tersebut. Bukan dengan melarang mahasiswa turun ke jalan. “Yang perlu diantisipasi itu kalau sampai anarkis dan ditunggangi. Tapi bukan serta merta melarang dan menghukum,” ujarnya.
Sebelumnya, para rektor diminta memberikan sanksi tegas kepada dosen yang mengizinkan mahasiswa berdemo menolak pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), dan sejumlah RUU kontroversial lainnya. Dosen seharusnya mengajak mahasiswa berdialog dalam menyelesaikan masalah.
"Kalau dia tidak menindak, ya rektornya akan kami tindak," tegas Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 26 September 2019.
Kemenristekdikti akan menilai tingkat pelanggaran para dosen dan rektor. Sanksi akan diberikan sesuai dengan tingkat kesalahannya. "Kalau dia mengerahkan ya kita sanksi keras, yang kami lakukan ada dua, bisa dalam hal ini peringatan, SP1, SP2," ujar mantan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) ini.
Rektor bisa diproses hukum jika mahasiswa yang bersangkutan ikut berdemonstrasi dan merusak fasilitas umum. Sebab, tindakan itu menyebabkan kerugian negara.
(CEU)
