Page 4 - KLIPING BELMAWA270219 (pagi)
P. 4
tersebut.
"Karena bisa jadi yang tidak terlihat kami di dalam bisa terlihat oleh orang lain. Atau karena tidak ada aduan di dalam, tetapi aduannya ke luar. Intinya, kampus harus terbuka untuk menjadi institusi bersih," katanya.
Dadang menuturkan, semua lembaga pemerintahan dan lembaga publik memang harus terbuka. Walaupun, disisi lain kampus juga sudah ada mekanisme internal bila terjadi pungli. Di Unpad, misalnya, semua pembayaran telah diatur oleh mekanisme lembaga. Misalnya uang kuliah tunggal. Mahasiswa sudah mantap untuk membayar semua keperluan. Misalnya belajar mengajar, praktikum dasar, dan lainnya.
"Tapi kalau misalnya ada study tour yang dilakukan mahasiswa, itu bukan pungutan. Karena itu kesepakatan bersama oleh mereka, termasuk riset yang biayanya cukup besar. Intinya, yang tidak sesuai ketentuan lembaga, itu tidak boleh. Semua harus sesuai aturan dan diketahui lembaga," imbuhnya.
Senada, Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Yos Johan Utama mendukung penegakan hukum di lingkungan akademik. Apalagi, jika praktik tersebut benar dan ada bukti yang mendukung. Kendati demikian, dia menandaskan bahwa pihaknya telah memiliki satuan pengawasan internal yang bertugas melakukan pengawasan kinerja Undip.
"Sudah ada tim Binap (Pembinaan Pegawai) yang disiapkan menangani tindakan yang bertentangan dengan hukum. Selain itu, untuk pencegahan terjadinya pungli sudah ada satuan pengawasan internal yang melakukan pengawasan kinerja," ungkapnya.
Tidak Perlu
Sejumlah pimpinan kampus menilai tim Saber Pungli tidak perlu masuk kampus. Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Panut Mulyono, misalnya, menegaskan bahwa dalam menjalankan anggaran belanja UGM berpedoman pada peraturan yang berlaku. Terbukti, dari hasil audit yang dilakukan oleh pihak yang berwenang selalu berpredikat wajar tanpa pengecualian (WTP).
Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Sutrisno Wibowo juga memastikan semua pungutan di UNY ada landasannya, sehingga tidak ada pungutan di luar ketentuan yang sudah ditetapkan. "Sebenarnya wilayah kampus sudah ada aturan tersendiri, ada sistem yang dikembangkan. Menurut saya tidak perlu Satgas Saber Pungli ke kampus," ujarnya.
(AMM)
