Page 7 - KLIPING BELMAWA 17 Mei 2019 (SORE)
P. 7
Judul
Calon Rektor Unpad Atip Latipulhayat Resmi Gugat Kemenristekdikti dan MWA
Media
Kompas.com
Terbit
17 Mei 2019
Tone
Negatif
Hal/link
https://regional.kompas.com/read/2019/05/17/10564681/calon- rektor-unpad-atip-latipulhayat-resmi-gugat- kemenristekdikti-dan-mwa
PR VALUE
Rp 30.000.000
Jurnalis
Lainnya
Calon Rektor Unpad Atip Latipulhayat Resmi Gugat Kemenristekdikti dan MWA KONTRIBUTOR BANDUNG, RENI SUSANTI Kompas.com - 17/05/2019, 10:56 WIB Calon Rektor Unpad, Atip Latipulhayat.(KOMPAS.com/PUTRA PRIMA PERDANA.) BANDUNG, KOMPAS.com — Calon rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) Atip Latipulhayat resmi menggugat Majelis Wali Amanat (MWA) serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) ke Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Gugatan yang dimasukkan pada Kamis (9/5/2019) itu terkait tidak adanya kepastian hukum statusnya sebagai calon rektor Unpad. “Persoalannya, sebagai salah satu calon, tidak ada persyaratan yang tidak saya penuhi. Tidak ada pula kesalahan yang saya lakukan. Saya menggugat, status saya bagaimana,” ujar Atip saat dihubungi Kompas.com melalui telepon seluler, Jumat (17/5/2019). Berita sebelumnya, Ketua MWA Unpad yang juga Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara mengumumkan pemilihan rektor Unpad diulang. Dalam surat nomor R/196/M/KP.03.02/2019 tertanggal 10 April 2019, M Nasir meminta MWA Unpad mengubah peraturan No 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor. Baca juga: Atip Latipulhayat Gugat MWA Terkait Pemilihan Rektor Unpad Bandung Kedua, Menristekdikti meminta pemilihan rektor Unpad berdasarkan peraturan baru yang harus dibuat MWA tentang Tata Cara Pemilihan Rektor. Tuntut perdata Atip mengatakan, ada dua materi gugatan yang ia ajukan. Pertama, adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan penguasa, yakni Kemenristekdikti dan MWA. Kedua, masalah perdata karena ia mengalami kerugian immaterial. Selama pemilihan rektor enam bulan ke belakang, pihaknya tidak menerima pemberitahuan kepastian dari MWA. Akibatnya, jadwal akademik di dalam dan luar kampus terganggu. Bahkan, beberapa kegiatan di luar negeri terganggu. “MWA tidak bisa sewenang- wenang. Maka, saya minta anggota MWA, termasuk Menristekdikti, memberikan ganti rugi tanggung renteng,” ucapnya. Saat ini, jumlah materi yang dituntut sedang dihitung tim pengacaranya. Namun, bukan itu yang dicari, melainkan tanggung jawab. Sebab, mereka tidak boleh seweneng-wenang karena kepastian hukum adalah salah satu prinsip konstitusi yang dijamin. “Ujungnya dalam gugatan ini saya memohon agar
