Page 2 - KLIPINGBELMAWA9082019PAGI
P. 2
Judul
Sidang Gugatan Pilrek Unpad Masuk pokok Perkara, Atip Layangkan Gugatan Juga Ke PTUN
Media
PR Online
Terbit
8 Agustus 2019
Tone
Negatif
Hal/link
https://www.pikiran-rakyat.com/bandung- raya/2019/08/08/sidang-gugatan-pilrek-unpad-masuk-pokok- perkara-atip-layangkan-gugatan-juga-ke-ptun
PR VALUE
Rp 15,000,000
Jurnalis
Yedi
Sidang Gugatan Pilrek Unpad Masuk pokok Perkara, Atip Layangkan Gugatan Juga Ke PTUN
Yedi Supriadi Kamis, 8 Agt 2019, 22:20
BANDUNG RAYA
CALON rektor Unpad Atip Latipulhayat (berbatik hijau) didampingi tim pengacaranya memberikan keterangan pers kepada wartawan usai sidang, Kamis 8 Agustus2019.*/ YEDI SUPRIADI/PR
BANDUNG, (PR).- Setelah mediasi berjalan buntu, sidang gugatan perdata pemilihan rektor Universitas Padjajaran (Unpad) digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Kamis 8 Agustus 2019. Selain melayangkan gugatan ke PN Bandung, guru besar Unpad Atip Latipulhayat juga melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.
“Jadi ada dua gugatan dalam perkara yang sama yakni gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bandung dan gugatan surat keputusan yang dikeluarkan Majelis Wali Amanat ke PTUN Bandung,” ujar Richi Aprian, kuasa hukum Atip Latipulhayat saat ditemui di PN Bandung usai sidang, Kamis 8 Agustus 2019.
Dalam sidang perdana, Kamis, surat gugatan tidak dibacakan tapi berkasnya diserahkan ke majelis hakim yang dipimpin oleh Rivandaru Setiawan dan dianggap dibacakan. Gugatan yang dimaksud yakni gugatan calon rektor Atip Latipulhayat kepada Majelis Wali Amanat (MWA) dan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Menristekdikti).
"Isinya sama seperti gugatan kita sebelumnya tidak ada yang berubah. Secara garis besar kami keberatan dengan proses pemilihan rektor kemarin yang tiba-tiba dihentikan. Kami merasa hak itu tetap melekat pada calon kami, bahwa klien kami pada prinsipnya, pada statusnya ini bukan masalah perebutan kekuasaan tapi bagaimana proses pemilihan rektor Unpad on the track sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ucap Richi Aprian.
Richi mengatakan dalam proses pemilihan rektor tersebut, terjadi pemberhentian atas dasar surat dari Menristekdikti. Hal inilah yang dianggap janggal lantaran Menristekdikti hanya memiliki kewenangan 35 persen dari seluruh kewenangan yang dimiliki MWA.
"Menteri memang mempunyai kewenangan, punya hak suara, tapi terbatas hanya 35 persen dari total 100 persen. Jadi bukannya menteri punya hak
