Page 6 - KLIPINGBELMAWA18102019PAGI
P. 6
Judul
Menristekdikti Ajak Mahasiswa Diskusi di Kampus, Larang Rektor Kerahkan Demo
Media
Kompas.com
Terbit
18 Oktober 2019
Tone
Netral
Hal/link
https://edukasi.kompas.com/read/2019/10/17/09085301/menristekdikti- ajak-mahasiswa-diskusi-di-kampus-larang-rektor-kerahkan-demo
PR VALUE
Rp 60.000.000
Jurnalis
Erwin
Menristekdikti Ajak Mahasiswa Diskusi di Kampus, Larang Rektor Kerahkan Demo Kompas.com - 17/10/2019, 09:08 WIB BAGIKAN: Komentar (1) Mahasiswa dari sejumlah elemen mahasiswa se-Jabodetabek berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9).(ANTARAFOTO/M RISYAL HIDAYAT ) Penulis Erwin Hutapea | Editor Yohanes Enggar Harususilo KOMPAS.com – Menjelang pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, ajakan untuk melakukan aksi demonstrasi mahasiswa kembali muncul melalui media sosial. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) se Jabodetabek-Banten memiliki rencana aksi #tuntaskanreformasi mendesak Perppu KPK yang diagendakan Kamis (17/10/2019) di Istana Negara, Jakarta. Ajakan itu disampaikan melalui unggahan di akun Instagram BEM SI dengan alamat @bem_si pada Rabu sore. Terkait dengan rencana demonstrasi ini, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ( Menristekdikti) Mohamad Nasir telah mengatakan bahwa sebaiknya mahasiswa tidak usah melakukan unjuk rasa di jalan, tetapi bisa menyampaikan aspirasinya melalui diskusi di kampus. “Makanya saya mengajak mahasiswa itu di kampus harus diskusi, jangan mahasiswa diajak ke jalan. Rektor tidak boleh mengerahkan mahasiswa untuk demo, tapi mengajak ke kampus untuk diskusi,” ujar Nasir saat ditemui di Jakarta, Selasa (15/10/2019). Lewat jalur konstitusi Dia pun ingin memastikan bahwa mahasiswa yang melakukan aksi itu benar-benar tahu materi yang disampaikan dan tujuannya sesuai lembaga yang bersangkutan, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Baca juga: Kamis Siang, Ribuan Mahasiswa Bakal Kembali Demo Desak Perppu KPK di Depan Istana Selain itu, mahasiswa juga tidak boleh memaksakan kehendaknya, tetapi harus berdiskusi dengan lembaga yang dituju sehingga tercapai kesepakatan atas kesadaran bersama. “Apa yang didemokan, kalau urusan undang-undang kita melalui jalur Mahkamah Konstitusi, judicial review. Kalau tentang RUU ke DPR memberi masukan, bukan menekan. Tidak boleh menekan orang, harus diskusi,” imbuh Nasir. Dia mengimbau kepada para rektor di perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia agar mengajak mahasiswanya berdiskusi di kampus masing-masing sehingga tidak perlu turun ke jalan. “Saya sarankan kepada semua rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia, mohon mahasiswa diajak diskusi tentang apa yang terjadi di
