Page 9 - KLIPING BELMAWA (18 Juli 2019 - Sore)
P. 9
Judul
Menristekdikti: Calon Mahasiswa Miskin Ditolak PTN, Laporkan ke Saya
Media
Medcom - online
Terbit
18 Juli 2019
Tone
Positif
Hal/link
https://www.medcom.id/pendidikan/news- pendidikan/MkMVBYjK-menristekdikti-calon-mahasiswa- miskin-ditolak-ptn-laporkan-ke-saya
PR VALUE
Rp 30.000.000
Jurnalis
Muhammad Syahrul Ramadhan
Jakarta: Perguruan Tinggi Negeri (PTN) diperbolehkan menarik uang pangkal dan pungutan lainnya di luar ketentuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa baru di Jalur Mandiri, Meski begitu, tidak boleh ada mahasiswa miskin yang ditolak masuk PTN hanya karena tidak sanggup membayar uang pangkal dan atau pungutan tersebut.
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir menegaskan, PTN harus tetap memfasilitasi calon mahasiswa baru yang diterima melalui Jalur Mandiri meski tidak mampu membayar uang pangkal dan pungutan di luar UKT. Bahkan mahasiswa seperti ini, kata Nasir, harus diarahkan untuk mendapatkan beasiswa Bidikmisi dari pemerintah.
"Kalau orang miskin lewat jalur mandiri, wajib mendapatkan Bidikmisi atau biaya murah. Ini tidak boleh dihindari," kata Nasir di Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019.
Nasir menegaskan, mereka yang sudah dinyatakan diteriman di jalur mandiri tidak boleh dikeluarkan, hanya karena tidak mampu membayar uang pangkal.
"Artinya dia masuk, kalau tidak mampu silakan tidak boleh ditolak. Kalau ditolak laporkan ke saya," ujarnya.
Sebelumnya pada 15 Juli 2019 lalu Nasir menginstruksikan kepada Rektor Universitas dan Direktur Politeknik melalui surat Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor B/416/M/PR.03.04/2019 perihal ketentuan penarikan uang pangkal atau pungutan lain selain UKT.
Dalam surat tersebut secara tegas mengingatkan, tarif uang pangkal dan atau pungutan lain selain UKT tetap memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayainya. Kedua bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi tidak mampu, tidak dikenakan uang pangkal dan/atau pungutan lainnya selain UKT.
Kemudian ketiga tarif uang pangkal dan atau pungutan lainnya selain UKT ditentukan berdasarkan prinsip kewajaran, profesional, dan berkeadilan. untuk diketahui, PTN diperbolehkan menarik uang pangkal dan pungutan sejak dikeluarkannya Peraturan Menristekdikti nomor 39 tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal
