Page 16 - KLIPING BELMAWA (27 September 2019 - Pagi)
P. 16
Judul
Ancaman Sanksi Rektor Langgar Prinsip Kebebasan Akademik
Media
Republika.co.id - online
Terbit
27 September 2019
Tone
Negatif
Hal/link
https://republika.co.id/berita/pyfym7428/ancaman-sanksi- rektor-langgar-prinsip-kebebasan-akademik
PR VALUE
Rp 30.000.000
Jurnalis
Ratna Puspita
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Kaukus Kebebasan Akademik Indonesia (KKAI) Dr Herlambang P Wiratraman pernyataan Menristekdikti Mohamad Nasir yang mengancam akan memberikan sanksi terhadap rektor bertentangan dengan prinsip kebebasan akademik. KKAI pun meminta pemerintah untuk menghargai kebebasan berpendapat dengan tidak memberikan sanksi terkait mahasiswa yang berunjuk rasa.
Ia mengatakan ancaman sanksi yang dinyatakan Menristekdikti terhadap rektor bertentangan dengan prinsip-prinsip Surabaya untuk Kebebasan Akademik (2017). "Khususnya prinsip pertama yang mana kebebasan akademik adalah kebebasan yang bersifat fundamental dalam rangka mengembangkan otonomi institusi akademik, dan prinsip kelima, otoritas publik memiliki kewajiban untuk menghargai dan melindungi serta memastikan langkah-langkah untuk menjamin kebebasan akademik," ujar Herlambang dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (26/9).
Baca Juga
Polda Sultra Bantah Ada Mahasiswa Lain yang Meninggal Dunia Data Bisa Jadi Kunci Masa Depan Sarjana Muslim Dunia akan Konferensi Akademis di Jakarta
Ia mengatakan mahasiswa dan juga akademisi di kampus memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, dan beraksi sebagai bagian dari upaya mengembangkan tradisi berpikir kritis di kampus. "Untuk itu kami minta Pemerintah menghargainya," ujar dia.
Tradisi berpikir kritis merupakan upaya pengembangan pengetahuan ilmu dan teknologi yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 8 dan 9 UU itu menyebutkan kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi.
Menurut dia, langkah meredam aksi mahasiswa atau kampus merupakan bentuk tekanan politik birokrasi. Langkah ini mirip dengan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kampus (NKK/BKK) yang dilakukan Orde Baru. Ia juga mendorong inisiatif semua pihak, terutama seluruh jajaran rektor di perguruan tinggi mendukung prinsip kebebasan akademik dan kehidupan demokrasi di kampus.
