Page 2 - KLIPINGBELMAWA30062019SORE

Judul
Peradi Solo Protes Peraturan Kemenristekdikti Soal Advokat
Media
Kumparan
Terbit
30 Juni 2019
Tone
Negatif
Hal/link
https://kumparan.com/bengawannews/peradi-solo-protes-peraturan- kemenristekdikti-soal-advokat-1rNPsMlkpk8
PR VALUE
Rp.30.000.000
Jurnalis
Lainnya
Peradi Solo Protes Peraturan Kemenristekdikti Soal Advokat
Halal Bi Halal yang diikuti anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Solo di Sahid Jaya Hotel, Jumat (28/6) malam. (Agung Santoso)
SOLO - Para advokat yang tergabung dalam organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Solo melakukan protes. Hal ini setalah peraturan perundangan yang dikeluarkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Republik Indonesia tentang Pendidikan Profesi Advokat (PPA) yang dinilai tidak memihak profesi advokat di Indonesia. Hal ini dikatakan Ketua Peradi DPC Kota Solo, M. Badrus Zaman, saat ditemui di sela-sela acara Halal Bi Halal Peradi Kota Solo di Sahid Jaya Hotel, Jumat (28/6) malam.
"Permenristekdikti ini tidak menjadi persoalan selama regulasinya jelas. Banyak juga organisasi advokat lain menggugat Kemenristekditki. Posisi advokat, kementerian, dan perguruan tinggi masih kurang jelas dalam Permenristekdikti itu, " jelasnya.
Lebih lanjut, peraturan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang pendidikan profesi advokat dan pengangkatan advokat. Peraturan yang dikeluarkan justru membuat mahasiswa lulusan fakultas hukum langsung diberikan sertifikat pengacara.
"Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang sebelumnya diselenggarakan oleh perhimpunan atau organisasi advokat kini diberikan oleh perguruan tinggi yang berakreditasi minimal B," sambung Badrus.
Lebih lanjut, para calon advokat harus menempuh pendidikan PPA selama dua semester atau satu tahun dan paling lama enam semester atau tiga tahun. Calon advokat harus menempuh 24 Satuan Kredit Semester (SKS) dan wajib memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (ipk) minimal 3,00.