Page 3 - KLIPINGBPPT06052019(SORE)
P. 3
Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT Michael Andreas Purwoadi. (Medcom/M Rodhi Aulia)
BPPT menggandeng PT INTI Konten Indonesia (INTENS) terkait pengembangan perangkat e-Voting. Bagi Purwadi, saat ini hanya PT INTI, BUMN yang dinilai mampu mendukung penyelenggaraan e-Voting dari segi perangkat serta teknologinya.
Purwadi senang melihat respons Pansus saat itu. Namun rasa senang itu mendadak sirna tatkala Pansus memutuskan studi banding ke Jerman dan Meksiko.
Pasalnya sepulang dari lawatan Pansus ke dua negara itu pada 11 hingga 17 Maret 2017, sejumlah pasal dalam RUU Pemilu mengenai e-Voting, seketika rontok. Pansus dianggap keliru studi banding ke dua negara berbeda benua tersebut.
"Mereka ke negara yang salah. Di sana memang tidak cocok (sistem e-Votingnya) dengan kita," ujar Purwadi.
Menurut Purwadi, sistem e-Voting yang ideal diterapkan di Indonesia ialah sistem yang berlaku di India. Pasalnya semua kekhawatiran buruk terhadap e-Voting dapat ditekan sekecil mungkin.
Misalnya, soal pengadaan perangkat untuk e-Voting. Di Jerman dan Meksiko, kerap bermasalah dalam pengadaan perangkat yang tidak efisien dan efektif.
Sementara di India, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat menggandeng BUMN
