Page 4 - KLIPINGBPPT06052019(SORE)
P. 4
setempat untuk menyediakan perangkat, mendistribusikannya, merawatnya dan mengembangkannya. Pun halnya di Indonesia.
KPU RI sebenarnya dapat menggandeng PT INTI untuk menyediakan segala bentuk perangkat e-Voting. Adapun model pengadaannya bisa dengan sistem sewa dan dapat digunakan dalam berkali-kali Pemilu di masa mendatang.
"Di Jerman dan Amerika Serikat setiap Pemilu, mereka tender lagi. Sementara di India, tidak perlu. KPU-nya cukup bekerja sama dengan BUMN khusus itu untuk mendukung penyelenggaraan e-Voting dari Pemilu ke Pemilu," ujarnya.
Kekhawatiran kedua, e-Voting dianggap tidak bisa dijadikan alat bukti di hadapan hukum, jika terjadi sengketa hasil Pemilu. Soal ini, BPPT juga sudah memikirkannya secara matang dan komprehensif.
Adalah dengan menjadikan struk (sejenis surat suara) yang dimasukkan ke dalam kotak audit (sejenis kotak suara). Struk ini adalah sebuah kertas yang memuat informasi terkait aktivitas pemilih dalam bilik suara.
Kemudian, menjadikan form Plano bertanda tangan digital. Form plano ini bisa dijadikan alat bukti hukum, tanpa harus membawa kotak suara ke Gedung Mahkamah Konstitusi.
Purwadi mafhum, demonstrasi e-Voting di hadapan Pansus hanya berlangsung satu kali pertemuan saja. Ia menduga Pansus tidak sempat memahami proses e-Voting secara utuh.
Padahal sebelum merontokkan sejumlah pasal terkait e-Voting pascapulang dari dua negara tersebut, seharusnya Pansus kembali duduk bersama BPPT. Pansus dapat mendiskusikan kembali apa yang didapatkan dari studi banding dan kemudian apa yang bisa disempurnakan atau diantisipasi oleh BPPT.
"Sayang banget. Sayang banget. Apalagi sekarang ini sudah ratusan petugas Pemilu yang meninggal dunia" sesalnya.
Purwadi menuturkan budaya bangsa ini cenderung selalu reaktif. Mestinya prediktif. Terlebih untuk pertama kalinya, Pemilu serentak digelar secara nasional.
"Perhitungannya, kita sudah tahu dari awal bahwa akan begitu kejadiannya. Rumit dan melelahkan. Tapi kok masih dijalankan manual. Kok enggak antisipatif. Kok dari dulu enggak kepikir dampak buruknya," bebernya.
Efisiensi waktu dan biaya
Kepala Program Sistem e-Voting BPPT Andrari Grahitandaru mengungkapkan hingga saat ini e-Voting telah diterapkan di tingkat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Terdiri dari 981 desa yang tersebar di 18 kabupaten dan 11 provinsi.
Andrari mengatakan penerapan e-Voting benar-benar menghasilkan efisiensi.
