Page 3 - KLIPING BELMAWA (4 JULI 2019 - SORE)
P. 3
Ia menyatakan keputusan rapat pleno MWA untuk melakukan pemilihan ulang ini tidak memiliki dasar hukum. Menurut Rendi, meski ada instruksi dari Menristekdikti, hal itu tak sepatutnya dilaksanakan.
"Unpad ini PTNBH yang mana status hukumnya peraturan pemerintah. Kalau ada peraturan- peraturan di bawah aturan pemerintah, patut dikesampingkan. Kalau ada undang-undang, kalau ada sengketa diambil alih Menristekdikti ada ga aturannya? Kalau nggak ada ya nggak boleh. Karena sudah PTNBH, sudah lepas dari Menristekdikti," ujarnya.
Baca juga: Ini Alasan Calon Rektor Unpad Gugat Perdata 2 Menteri
Sebab, menurut Rendi, Menristekdikti hanya memiliki 35 persen suara dalam pilrek ini. Sementara suara mayoritas sebanyak 65 persen dimiliki oleh MWA.
"Menristek memang sama-sama punya suara. Orang yang cuma punya suara 35 persen (Menristekdikti), masa bisa mempengaruhi 65 persen (MWA)? Kan nggak mungkin," ucap Rendi
(dir/bbn)
