Page 10 - KLIPINGBELMAWA13062019SORE
P. 10
Judul
Gaduh Pemilihan Rektor, Majelis Wali Amanat Unpad dan Kemenristek Dikti Digugat Rp 32 Miliar
Media
Tribun
Terbit
13 Juni 2019
Tone
Negatif
Hal/link
https://jabar.tribunnews.com/2019/06/13/gaduh-pemilihan-rektor- majelis-wali-amanat-unpad-dan-kemenristek-dikti-digugat-rp-32- miliar
PR VALUE
Rp.30,000.000
Jurnalis
Mega
Gaduh Pemilihan Rektor, Majelis Wali Amanat Unpad dan Kemenristek Dikti Digugat Rp 32 Miliar
Kamis, 13 Juni 2019 12:50
TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG- Profesor Dr Atif Latipulhayat diwakili advkokat yang tergabung dalam aliansi Advokat Alumni Padjadjaran resmi menggugat Majelis Wali Amanat Unpad dan Kementerian Ristek Dikti.
Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor perkara 174/Pdt.G/2019/PN Bdg. Sidang perdana digelar pada Kamis (13/6/2019) dengan agenda pemeriksaan berkas.
"Hari ini kami mewakili Prof Dr Atip Latipulhayat hadir di sidang gugatan perbuatan melawan hukum. Berkas sudah disampaikan dan sudah lengkap cuma tadi pihak tergugat berkasnya belum lengkap sehingga majelis hakim menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda mediasi," ujar Richi Aprian, kuasa hukum Prof Dr Atip Latipulhayat di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata.
Dalam berkas gugatan yang diterima Tribun, gugatan itu berisi permintaan agar Majelis Wali Amanat tidak menghentikan proses persiapan pemilihan ulang
Rektor Unpad sampai dengan perkara ini diputus dan memiliki kekuatan mengikat. Majelis Wali Amanat Unpad dan Kementerian Ristek Dikti dianggap telah melanggar hukum. Keputusan Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Unpad tanggal 13 April 2019 dinilai cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat.
Majelis Wali Amanat Unpad dan Kementristek Dikti digugat untuk secara tanggung renteng mengganti kerugian materiil Rp 32 miliar dan immateriil Rp 2 miliar. Penggugat juga meminta agar para tergugat membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng. "Pihak tergugat, satu Majelis Wali Amanat Unpad dan kedua Kemenristek Dikti," ujar Richi.
Pada sidang pertama tadi, majelis hakim yang diketuai Rifandaru E Setiawan, memeriksa
